PEKANBARU- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi daerah, Senin,(11/09/23).
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
Inflasi berdampak buruk pada perekonomian negara dan penghasilan masyarakat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kurangnya investasi dan minat menabung. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang yang mengalami kenaikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus pemimpin Rakor ini, Tito Karnavian, menghimbau pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat tidak boros pangan dengan konsumsi secukupnya.
Disampaikan Tito, saat ini inflasi cukup terkendali. Komoditas utama minggu lalu, yaitu cabai rawit dan cabai merah sudah mulai terkendali dengan gerakan tanam sendiri di daerah. Namun, komoditas penyumbang inflasi lainnya, yaitu beras, masih harus diwaspadai.
"Diharapkan dari daerah untuk mengecek cadangan beras masing-masing dan bekerja sama dengan Bulog. Cek setiap hari kenaikan harga beras untuk cari solusinya," terangnya.
Tito menambahkan, Pemda bisa melakukan distribusi bantuan subsidi logistik. Sehingga, harga beras di daerah yang sulit atau terpencil tidak menglaami kenaikan harga yang sangat tinggi.
"Kami berharap inovasi kreasi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kenaikan harga beras agar tidak memberatkan masyarakat," harapnya.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy mengatakan, Badan Pangan Nasional sudah mengadakan sosialisasi tentang kenyang tidak harus nasi untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat.
"Masyarakat juga dihimbau untuk tidak boros pangan dan belanja bijak. Ada banyak makanan yang terbuang sia-sia tiap tahunnya. Harus disosialisasikan pada rumah makan, pada masyarakat, agar paham pentingnya mengurangi food waste," jelasnya.
Sarwo Edhy menambahkan, masyarakat juga diminta untuk tidak belanja secara berlebihan. Selain untuk stabilisasi harga, ini juga termasuk toleransi kepada yang membutuhkan.
Lebih lanjut diberitahukannya, Pemerintah juga akan memberi bantuan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Keluarga ber-Risiko Stunting (KRS).
"Akan diberikan 10 Kg beras tiap bulannya mulai September hingga November kepada KPM, serta bantuan telur dan daging ayam pada Keluarga ber-Risiko Stunting atau KRS," imbuhnya melansir mediacentreRiau.
Turut hadir Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan secara virtual dari RCC Menara Lancang Kuning, Kota Pekanbaru.( ktc )
