JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti tantangan ekonomi RI masih berat karena tekanan global. Padahal, kepala negara bercita-cita mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Melansir CNBC Indonesia Jokowi mengatakan, untuk mewujudkan hal itu bukan perkara mudah karena ada tantangan dari situasi ekonomi global yang masih gelap, meski Indonesia masih mengalami pertumbuhan.
"Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/23).
Ia bercerita ketika bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam agenda G7 di Hiroshima, Jepang, menyampaikan pasien IMF saat ini sudah mencapai 96 negara. Sangat jauh ketika dibandingkan tahun krisis yang terjadi di tahun 1998 yang hanya 10 negara.
"Sekarang ini 96 negara. Dulu 98 (1998) berapa sih? 10 aja gak ada, sudah geger semua. Jumlah 96 negara menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit," kata Jokowi.
Selain itu, dalam beberapa laporan diterima, di Eropa juga menunjukkan kabar tidak baik. Sehingga dia meminta kepada seluruh instansi negara untuk membelanjakan anggaran secara produktif, juga pengawasan dalam pembelanjaan.
"Di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi, informasinya yang jelek-jelek. oleh sebab itu setiap Rupiah yang kita belanjakan dari APBN, APBD, yang ada di BUMN semuanya harus produktif, karena memang cari uangnya sulit," kata Jokowi.
Meski saat ini kondisi perekonomian di dalam negeri masih cukup baik. Jokowi juga membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di negara G20 masih masuk dua terbaik.
"Tahun lalu tumbuh 5,3%, kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasi kita juga turun dulu 5,9%, sekarang sudah di angka 4%. Seperti ini makronya sudah bagus. Tapi hal-hal saya sampaikan tadi kalau tidak kita awasi, kita dampingi, kita kawal," katanya.
Sehingga kepala negara berpesan kepada BPKP untuk melakukan melakukan penguatan pengawasan internal. Juga mengimbau untuk tidak ada data yang ditutup - tutupi.
Selain itu juga Jokowi mau pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPKP. Juga memastikan anggaran APBN dan APBD itu tersalurkan untuk hal yang produktif. ( sumber : CNBC Indonesia)
