TELUK KUANTAN - Rancangan APBD Kuansing tahun 2023 yang diajukan Pemkab dinilai belum menceminkan kesiapan daerah menghadapi ancaman krisis yang diperkirakan terjadi tahun depan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kuansing, H Sutoyo, Selasa ( 18/10/22) mencermati draft KUA-PPAS RAPBD Kuansing 2023.
" Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani sudah mewanti-wanti tahun 2023 dunia dan Indonesia diancam krisis,"katanya.
Oleh karena itu menurutnya APBD Kuansing tahun 2023 harus memberi prioritas alokasi dana yang besar pada sektor pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, program padat karya dan anggaran untuk stabilisasi harga barang dipasaran serta program sosial perlindungan masyarkat.
Dana yang besar pada sektor pertanian, tanaman pangan dan holtikultura katanya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dana untuk program intensifikasi produksi dan program pemanfaatan lahan pertanian yang belum digarap atau lahan tidur untuk perikanan dan peternakan.
" Jadi nantinya warga tidak terlalu terbebani dalam hal pembelian bahan pangan dan Sembako,"katanya.
Alokasi dana besar untuk program padat karya katanya juga agar tercipta lapangan kerja dimasyarakat.
" Kalau ekonomi dunia dan nasional lesu maka dunia usaha juga akan lesu. Program padat karya salah satu instrumen Pemda menyediakan lapangan kerja bagi warga,"katanya.
Kemudian alokasi dana besar untuk program stabilisasi harga demi mencegah harga dipasaran nantinya naik tidak terkendali akibat inflasi atau faktor lainnya.
" Jadi dana untuk operasi Sembako harus diantisipasi dalam APBD 2023,"pintanya.
Kemudian anggaran stimulan untuk pelaku UKM agar mereka tidak mengalami masalah dalam likuiditas atau modal bergulir akibat situasi perekonomian yang akan lesu jika terjadi krisis.
" Jadi dana untuk membantu pelaku UKM juga perlu dialokasikan,"pintanya.
Lalu jaminan perlindungan sosial dampak krisis juga perlu mendapat perhatian. Seperti menambah alokasi dana beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu.
Karena itu katanya Pemkab bersama pemangku kepentingan lain harus mengkaji ulang program yang tidak terlalu mendesak seperti pembangunan jalan jalur dua dibeberapa kecamatan yang menelan dana hampir Rp 10 M.
" Termasuk juga mengkaji ulang pembangunan gedung pemerintah atau non pemerintah yang belum mendesak. Lalu dialihkan kejalan usaha tani menuju kawasan pertanian, perkebunan warga, irgasi dan yang lain yang mendorong kelancaran produktifitas usaha warga,"katanya.
" Jadi APBD 2023 harus mencerminkan sense of crisis untuk melindungi warga. Tahun 2023 secara umum diprediksi kondisi berat dan tidak menentu maka Pemkab wajib meminta masukan banyak pemangku kepentingan sebelum dilaksanakan,"katanya.( isa )
