PEKANBARU - Partai Ummat Provinsi Riau telah menggelar pembekalan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi dan kabupaten/kota pekan lalu. Pembekalan dihadiri langsung Ketua Majelis Syuro Amien Rais.
Ketua DPW Partai Ummat Riau Fauzi Kadir mengatakan, di DPRD Provinsi Riau Partai Ummat menargetkan mendapat satu fraksi. Satu fraksi untuk DPRD Riau minimal bisa menempatkan kader sebanyak lima orang dalam pemilihan legislatif (Pileg).
"Kursi di Riau 1 fraksi, kita harapkan 1 fraksi, kalau bisa masing-masing daerah ada," kata Fauzi Kadir, Senin (9/10/2023).
Sebagai partai baru, diakuinya memiliki kelemahan. Tapi, Partai Ummat dengan semangat dan kemampuan organisasi dan basis, kita optimistis bisa memenuhi target itu.
"Apalagi keadaan bangsa kita seperti ini, memang dibutuhkan kekuatan umat. Dalam keadaan seperti ini partai tidak berbuat apa-apa, tidak hadir. Bahkan menambah problematika rakyat," kata Fauzi Kadir.
"Kita harapkan satu fraksi, tanpa itu kita tidak bisa berbuat, untuk mendelegasi misi misi kerakyatan," tambah Fauzi Kadir.
Sebelumnya, Amien Rais meminta kader-kader di Provinsi Riau solid dan saling bahu-membahu mensosialisasikan partai dan Bacaleg partai agar dapat dikenal luas oleh masyarakat. Meski Pemilu 2024 merupakan pertarungan pertama bagi Partai yang berdiri tahun 2021 ini, namun partai ini menargetkan kursi di Senayan.
Amien Rais menegaskan, visi misi dari Partai Ummat ingin menyingkirkan undang-undang yang memuat peraturan-peraturan, yang dinilai memberikan dukungan kepada investor asing, tetapi tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.
"Atas izin Allah, apabila pada Pemilu 2024 ini kita bisa masuk dan menduduki kursi DPR RI, maka kita akan mulai melakukan perubahan. Kita mulai dari melihat kembali UU yang menyengsarakan masyarakat Indonesia dan memuliakan investor asing. Seperti UU pertambangan, perhutanan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya," kata Amien Rais.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menambahkan, upaya membebaskan masyarakat Indonesia dari kekuasaan asing juga akan dilakukan dalam bidang teknologi informasi.
"Sekarang ini, aplikasi dan kekuatan digital adalah milik negara asing. Kita juga akan mendorong regulasi agar nantinya masyarakat Indonesia memiliki kehidupan digital yang mandiri dan berdaulat. Bukan lagi produk-produk asing," kata dia.
Partai Ummat juga akan mendorong regulasi untuk kehidupan digital di Indonesia. Supaya kehidupan digital juga berdaulat dan tidak lagi bergantung dengan (produk) asing.
"Karena kita tahu sekarang, kekuatan digital adalah milik asing," katanya melansir Cakaplah.com. ( ktc )
