Andi Putra

Ketua DPRD : Bupati dan Wabup Sebaiknya Fokus Bekerja dan Tidak Saling Menyalahkan

Senin,19 November 2018 - 05:58:00 WIB
Share Tweet Google +
Loading...

TELUKKUANTAN - Ketua DPRD Kuantan Singingi, Andi Putra, menyesalkan pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Kuansing, Halim dihadapan para pemangku adat dan pemuka masyarakat Kenegerian Telukkuantan, Jumat (15/11/2018).

Sebagaimana diberitakan media massa, Wabup beralasan terhambatnya roda pemerintahan dan pembangunan di era pemerintahahan Mursini-Halim ini adalah akibat membayar hutang pemerintahan di era Sukarmis-Zulkifli.

Menurut Andi Putra, Minggu ( 18/11//2018) kepada wartawan sebagai pejabat pemerintah, mereka mestinya memahami pengelolaan pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan konstitusi.

Karena itu, katanya, DPRD Kuansing sebagai lembaga pengawas pemerintah akan kembali memanggil kedua pemimpin di negeri jalur itu. Untuk mempertanyakannya agar tidak simpang siur.

Agar informasi ini seimbang katanya, dewan juga berencana mengundang pemuka dan tokoh mayarakat Kenegerian teluk Kuantan ke dewan, agar masyarakat tahu duduk permasalahan yang sebenarnya terkait kewajiban kepada rekanan tiga pilar dan TPG.

" Ini supaya berimbang. Dan masyarakat tahu persoalan pemerintahan di Kuansing hari ini. Dan ingat, pemerintahan daerah itu tak hanya eksekutif, ada juga legislatif," jelas Andi.

Menurutnya, pada saat masyarakat mempertanyakan lemahnya kinerja kepemimpinan di Kuansing hari ini harusnya dijawab dengan membuktikan dilapangan. Kalau dana minim bagaimana melobi pemerintah pusat dan provinsi agar dana banyak mengalir ke Kuansing, disinilah kemampuan dibuktikan dan tidak semata menimpakan ke pemerintahan sebelumnya.

Kata Andi Putra selama ini dewan mendukung program-program MH. Buktinya baru-baru ini pembahasan APBD-P 2018 lalu, pengantar nota RAPBD-P disampaikan tiga hari menjelang deadline, akan tetapi tetap dibahas dewan siang dan malam agar cepat selesai agar program pemerintah daerah terlaksana.

Termasuk ketika hubungan Bupati dan Wabup tidak harmonis, menurutnya dewan salah satu pihak yang mempertemukan keduanya agar dapat menyelesaikan permasalahan diantara mereka demi Kuansing. Permasalahan tiga pilar katanya, total kewajiban yang belum dibayar kepada rekanan sebesar lebih kurang 29 milyar. Ini merupakan sisa pekerjaan tahun anggaran 2014 yang tidak dapat dibayar karena rekanan belum menuntaskan seluruh pekerjaan hingga akhir Dsember pada tahun anggaran 2014.

“ Karena masih ada sisa pekerjaan, rekanan sesuai aturan masih dapat melanjutkan pekerjaan namun mereka terkena denda. Rekanan waktu itu masih mengerjakan sisa pekerjaan sampai Maret hingga April 2015 dan sudah menuntaskannya saat itu. Dan sisa pembayaran kepada rekanan menjadi Silpa pada APBD 2015,”ujarnya.

“ Sesuai mekanime APBD, sisa pembayaran kepada rekanan harus dimasukkan pada APBD Perubahan 2015, dan sudah dimasukkan. Namun saat akan dibayar Desember tahun 2015, terjadi proses hukum yang menimpa pejabat CKTR sehingga tertunda lagi, dan menjadi Silpa pada APBD 2016 dan harus diusulkan kembali pembayarannya pada APBD-P 2016,"ujarnya.

Namun sebagaimana diketahui ujarnya, pada proses APBD-P 2016 kepemimpinan Kuansing sudah berada pada tangan Bupati Mursini dan Wabup Halim. Saat itu dana untuk pembayaran sisa pada rekanan tiga pilar tidak diusulkan dalam APBD-P 2016 karena menurut Pemkab saat itu perlu dilakukan audit oleh BPKP terlebih dahulu sebelum dibayar.

Sejatinya harus tetap diusulkan dalam APBD-P 2016 karena itu kewajiban pada rekanan walaupun untuk proses pembayarannya Pemkab menunggu hasil audit. Dengan demikian sisa dana tersebut tetap tercatat dalam APBD.

“ Kita menghormati pandangan Pemkab soal perlu audit. Namun yang perlu Saya tegaskan, dana untuk sisa pembayaran terhadap rekanan tiga pilar berasal dari Silpa tahun 2014, yang tentu tidak mempengaruhi penggunaan pendapatan murni tahun berikutnya. Uangnya sudah ada tersedia dan dititipi dalam bentuk Silpa tetapi karena tidak diusulkan dalam APBD-P 2016 sepertinya untuk pembayaran hutang menjadi beban pada APBD murni 2017 dan 2018, padahal tidak begitu,”ujarnya.

Karena itulah dirinya menyesalkan adanya pernyataan bahwa kepemimpinan MH dibebani hutang pemerintah sebelumnya.

Untuk diketahui, tambah Andi Putra, pemerintahan Sukarmis-Zulkifli menyisakan uang  sebesar Rp97 miliar di era transisi kepemimpinan ke Mursini-Halim.

Uang tersebut termasuk menuntaskan pembayaran tiga pilar dan sertifikasi guru.

"Dan heran saja, uang ada. Tapi pemerintahan hari ini tak mau membayarkan. Sekarang malah menyalahkan," tanya Andi keheranan.

Menurutnya masyarakat tidak bodoh menilai kinerja pemerintah dan minta jangan saling menyalahkan. Sebab baginya hal ini tidak baik terhadap roda pemerintahan dan situasi politik di daerah.

Andi Putra menyarankan lebih Pemkab mengevaluasi kekurangan yang ada sekarang ini dan fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan sekarang. Sebab kedepan masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Baik di pendidikan. Persoalan internal di birokrasi yang tak kunjung usai.

"Misalkan di bidang pendidikan. Kita dua tahun berturut-turut rangking paling bawah. Kita harus fokus bagaimana pendidikan kita ini kembali lebih baik. Dan begitupula dengan angka pengangguran. Jumlahnya juga terus meningkat. Termasuk persoalan lainnya," beber Andi. Dengan lemahnya kinerja pemerintah sekarang, maka Ketua DPRD meminta agar Bupati dan Wabup fokus untuk bekerja.

"Buktinya sekarang sudah hampir akhir November. Pemkab tak kunjung serius bahas APBD 2019. Karena ada persoalan internal di pemerintah. Akibatnya APBD terkendala. Ini kan persoalan harus diselesaikan. Dan jangan mengira menyalahkan yang lama akan menyelesaikan persoalan sekarang ini. Justru akan menambah keruh," diiingatkannya.

Sebelumnya, dihadapan masyarakat Kenegerian Telukkuantan, Wabup Halim menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapinya bersama Bupati Mursini dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, sejak dilantik Juni 2016, Pemerintahan M-H hanya membayar hutang pemerintahan sebelumnya. Mulai dari dana sertifikasi guru hingga hutang tiga pilar dan lainnya. “Kami selama ini hanya membayar hutang pemerintahan sebelumnya. Lantas bagaimana kami mau menggesakan pembangunan,” kata Wabup Halim saat itu.( isa )

TULIS KOMENTAR

Loading...

BERITA TERKAIT