TELUK KUANTAN - Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta konflik kepentingan, keluarga-keluarga pejabat yang akan mengikuti lelang proyek akan dipantau, mulai dari proses pelelangan, penetapan pemenang dan pelaksanaan dilapangan.
Hal itu disampaikan peminat masalah sosial dan hukum, Amrizal Amin, SH, Sabtu ( 4/62016 ) siang. " Pemantauan akan dilakukan pada lelang terbuka di LPSE, bukan berarti keluarga pejabat tidak boleh tender, boleh asal sesuai aturan dan melalui mekanisme yang fair," ujarnya.
Menurut Humas Advokat Wismar Haryanto, SH, MH Associate wilayah Kuansing, tersebut, pemantauan juga dilakukan terhadap kemungkinan adanya intervensi. " Kita ingin rekanan yang menang tersebut benar-benar bonafid dan berkualitas dan tidak karena kedekatan dengan keluarga pejabat semata,"ujarnya.
" Memang sekarang tender secara elektronik, namun ruang untuk intervensi bisa saja terjadi, ini yang akan Kita hindari,"ujarnya.
Untuk itu kata Amrizal mereka akan mendata perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan keluarga dengan pejabat. " Kita petakan nanti perusahaan mana saja, lalu Kita petakan juga proyek mana yang dimenangkan dan berapa jumlahnya,"ujar Amrizal.
Termasuk nanti ujarnya, memetakan perusahaan lain yang dipinjam keluarga pejabat. " Kita ingin kedepan Kuansing benar-benar bebas dari KKN, khususnya dalam hal lelang dan penetapan pemenang, Kita ingin ciptakan era baru yang benar-benar bersih, siapa yang mampu silahkan bekerja, bukan karena backing, agar semua memiliki kesempatan."pungkasnya. ( isa )
