Jika Cara Langsung Tak Efektif, DPR akan Kembalikan Pilkada ke DPRD

Minggu,12 Mei 2013 - 08:23:00 WIB

ilustrasi. ( ktc )

JAKARTA - DPR siap mendukung pemilihan gubernur (pilgub) dipilih oleh anggota DPRD provinsi, apabila pemilihan langsung oleh rakyat menimbulkan dampak negatif dan menelan anggaran ratusan miliar yang dinilai tidak masuk akal. Namun, rencana pemilihan gubernur langsung oleh dewan tidak bisa dilaksanakan sampai 2014 nanti.

"Kalau yang terjadi di daerah-daerah termasuk di Jawa Timur tidak bisa terhindari adanya konflik dan menelan biaya ratusan miliar yang tidak masuk akal, kita berencana mau mengubah undang-undang. Tarulah ke depan pemilihan gubernur ya cukup di DPRD saja," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada wartawan usai acara kirab akbar Gerakan
Pemuda Ansor Kota Surabaya dalam rangka hari lahir ke-79 Ansor di kantor PCNU Kota Surabaya, Jalan Pahlawan, Minggu (12/5/2013).

Priyo menerangkan, jika imbas pilgub (termasuk Pilgub Jatim 2013) hanya merugikan masyarakat, merugikan dan memecah persaudaraan, merusak kekeluargaan dan sendi-sendi kehidupan lainnya, maka DPR siap mendukung rencana pemilihan gubernur dipilih langsung oleh DPRD provinsi.

"Kalau itu taruhannya, saya kira kita akan sambut dan kemungkinan akan kita ubah undang-undangnya dengan pilgub cukup di DPRD. Tapi itu masih tergantung dengan pilgub yang masih tersisa termasuk di Jatim," tuturnya.

Priyo mengatakan, anggaran pilgub yang menelan ratusan miliar uang rakyat serta anggaran yang disiapkan calon gubernur-calon wakil gubernur untuk memenangkannya, dinilai tidak masuk akal. Alasannya, kekuasaan yang 'diperebutkan' gubernur dan wakil gubernur sudah terbagi dengan kepala daerah kabupaten dan kota, serta gaji kepala daerah tingakt provinsi yang tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkannya. Namun kata politisi Partai Golkar ini, rencana pilgub
dipilih DPRD tidak dapat direalisasikan selama hingga 2014 mendatang.

"Kelihatannya dalam waktu dekat, itu belum bisa direalisasikan. Tidak memungkinkan 2014 menyelenggarakan pilgub langsung oleh DPRD. Karena presiden sudah mengutus Mendagri untuk memberitahukan lewat pimpinan DPR termasuk saya, bahwa ada rencana pilgub yang jabatannya selesai dengan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden)
itu diajukan," terangnya.

Menurutnya yurisdiksi pemerintah mempersilahkan presiden mengeluarkan Perpu untuk mempercepat pilgub sebelum pileg dan pilpres. "Dan saya pastikan DPR akan mendukungnya," jelasnya.

Terkait dengan coblosan Pilgub Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus 2013 nanti, anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan 1 Jatim (Surabaya-Sidoarjo) ini meminta masyarakat Jatim tidak saling bergesekan anatara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

"Saya menyerukan, inilah saatnya menunjukkan ke publik, kalau masyarakat Jawa Timur sudah matang dan tidak lagi mau
dibentur-benturkan atas nama apapun hanya untuk sebuah pemilihan kepala daerah. Resikonya terlalu besar kalau terjadi gesekan sosial hanya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang kekuatannya terbatas," terangnya.( dtc/ktc )