TELUK KUANTAN - DPRD Kabupaten Kuantan Singingi meminta Pemkab Kuansing fokus menyelesaikan status kawasan areal lahan pembangunan Pasar Sentajo Raya di Desa Muaro Sentajo yang belum clear. Pasalnya, pembangunan Pasar Sentajo Raya ini terkendala status kawasannya yang masuk Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kuansing Romi Alfisyah Putra saat memimpin hearing dengan OPD dan instansi terkait di ruang hearing DPRD Kuansing, Rabu (5/2). Romi mengatakan lahan Pasar Sentajo Raya seluas dua hektare tersebut saat ini terkendala status kawasan. Lantaran saat ini kawasan yang akan dibangun pasar masih masuk status HPK. "Maka harus ada perubahan status kawasan dari kawasan HPK menjadi HPL (Hak Pengguna Lain). Baru bisa proses pembelian lahan," katanya. Lanjutnya, pihaknya bersama isntansi terkait langsung meninjau lokasi pembangunan pasar. Ia meminta agar dinas terkait dan UPTD Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi membantu memfasilitasi perubahan status kawasan tersebut ke Kemen LHK. "Karena anggaran pembebasan lahan sudah dianggarkan tahun ini sebesar Rp2,2 miliar. Makanya kita minta Pemkab dan UPTD Kehutanan memfasilitasinya," harapnya. Sementara Plt Kadis Perkim Kuansing Ridwan Amir mengatakan pihaknya akan berusaha fokus mengurus perubahan status kawasan dari Kawasan HPK menjadi HPL. “Karena soal ganti rugi lahan di kita (Perkim,red). Makanya perubahan status kawasan ini fokus kita," katanya. Makanya kedepan lanjut Ridwan, pihaknya akan mengajukan usulan perubahan statusnya ke Kemen LHK. Supaya ke depan tidak ada permasalahan dibelakangnya. "Pihak Kehutanan bersedia memfasilitasi. Karena kalau langsung dibangun tidak bisa, harus diubah dulu statusnya jadi HPL," katanya. Dijelaskannya, jika status kawasan itu telah disetujui perubahannya. Maka pembangunan bisa dilanjutkan. Karena pasar ini sangat didambakan masyarakat. “Kita berharap semoga program pembangunan pasar ini bisa berjalan lancar," katanya.(mad)
