Kebocoran Soal CPNS Biasanya Melibatkan Kepala Daerah

JAKARTA - Seleksi CPNS 2013 dengan sistem lembar jawaban kerja (LJK) akan digeber 3 November mendatang. Upaya pengamanan dan pengawasan pun sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan institusi terkait.

Namun, mantan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ramli Naibaho yang kini menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memprediksikan, pengadaan CPNS tahun ini tetap akan diwarnai kebocoran.

 

Dia pun memberikan beberapa tips untuk meminimalisir tingkat kebocoran tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan JPNN Mesya Mohammad dengan Ramli, senin (3/9 ) lalu.

Pelaksanaan seleksi CPNS 2013 tinggal dua bulan lagi. Dari analisa Anda, sudah memadaikah standar pengamanan dan pengawasan yang disusun pemerintah saat ini?

Sejauh ini sudah cukup, apalagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut juga. Tapi meski begitu, pengawasan dan pengamanan itu tidak artinya kalau pemerintah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Maksudnya apa Pak?

Aspirasi disini adalah seluruh laporan baik lewat surat, pemberitaan media, LSM, dan lainnya harus ditanggapi. Saya kira ini dulu yang harus difokuskan pemerintah. Saya juga yakin, selama proses pendaftaran CPNS berlangsung, banyak laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Kalau ini tidak ditanggapi pemerintah, akan jadi pemicu maraknya kecurangan. Pada pelaksanaan CPNS 2009, 2010, dan 2012 ada kebocoran di daerah-daerah. Saat itu kita turunkan tim pusat untuk menyelidiki kasus kebocoran tersebut. Selain itu ratusan pengaduan masuk dan itu kami langsung sikapi. Dengan begitu, masyarakat akan terpacu untuk melakukan pengawasan pada seleksi CPNS. Di sisi lain, para calo CPNS akan keder karena tahu ada sanksi berat bagi yang sengaja main-main selama proses seleksi.

Masuknya laporan masyarakat ini memberikan keuntungan bagi pemerintah karena bisa memetakan daerah mana yang potensial bocor dan tidak. Yang rawan bocor, pengawasannya harus ekstra ketat dan yang tidak, pengawasannya standar-standar saja.

Kira-kira berapa prosentase kebocoran soal?

Dari pengalaman saya, prosentase kebocorannya adalah 15 persen. Biasanya kebocoran itu terjadi karena melibatkan kepala daerah. Di tahun politik ini, kemungkinan 20-25 daerah akan bocor karena bupati/walikotanya ingin menarik perhatian masyarakat. Sehingga pemerintah harus mewaspadai masalah ini.

Dalam pengawasan seleksi CPNS, pemerintah melibatkan LSM yakni ICW, kepolisian, dan BIN. Cukup aman tidak Pak?

Tahun-tahun sebelumnya institusi tersebut tetap dilibatkan. Namun kebocoran tetap terjadi karena memang peranan kepala daerah dalam hal ini sangat besar. Ada kepala daerah yang baik dan punya komitmen menciptakan rekrutmen yang bersih, tapi ada juga yang sengaja membocorkan karena ada kepentingan besar sebagai latar belakangnya. Master soal akan tetap aman ketika masih dikunci Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara). Namun begitu pindah tangan ke daerah, potensi-potensi kebocoran itu terbuka lebar.

Jadi untuk antisipasinya bagaimana Pak?

Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan saat penggadaan dan distribusi lembar di titik-titik rawan bocor.  Tim pengawas harus dari berbagai unsur. Kalau di daerah punya tim pengawas, tim pusat harus tetap mendampingi agar mereka tidak berani macam-macam. Itupun jumlah personilnya harus cukup banyak agar satu sama lainnya bisa saling mengawasi.
Keterlibatan LSM dalam pengawasan sangat penting. Namun, sebaiknya jangan LSM pusat saja yang dirangkul. LSM di daerah setempat harus diajak karena mereka lebih tahu kondisi di lapangan. Ada baiknya dibentuk konsorsium LSM yang tugasnya melakukan pengawasan selama seleksi.

Anda katakan tadi peluang bocor dalam seleksi CPNS akan tetap terjadi. Sebenarnya cara apa yang tepat agar kebocoran tidak terjadi lagi?

Cara paling aman dan tidak ada potensi bocor adalah metode computer assisted test (CAT). Penggunaan CAT memang diharapkan akan menjadi metode satu-satunya dalam seleksi penerimaan CPNS. Namun, karena masih banyak daerah yang belum siap infrastrukturnya maka digunakan metode LJK juga. Itu sebabnya saya katakan tadi, selama tes CPNS menggunakan LJK kebocoran tetap akan terjadi. Karenanya pemerintah serta instansi terkait harus bersama-sama mengamankannya. Mulai dari penggandaan lembar soal, distribusi hingga pemeriksaan hasil. Prinsipnya, pemerintah harus menghindari lembar soal itu tercecer atau menginap di suatu lokasi yang diragukan keamanannya. Kalaupun sampai nginap, diupayakan dijaga oleh tim pengawas yang anggotanya minimal lima. Sebab kalau hanya satu atau dua atau tiga orang akan mudah kerja samanya. Sedangkan bila lebih dari tiga akan sulit melakukan kerja sama.*** ( sumber : jpnn.com )