Oleh: Mardianto Manan
Sudah sepekan ini, linimasa media sosial kita "beraroma" tak sedap. Bukan karena postingan kuliner, tapi karena tumpukan sampah yang mulai menggunung di sudut-sudut kota Teluk Kuantan. Sebagai kota kecil yang memegang predikat pusat pemerintahan, sangat memprihatinkan melihat tata kelola sampah kita seperti kehilangan kemudi.
Pertanyaannya sederhana: Mana yang lebih cocok untuk Teluk Kuantan? Kelola sendiri (Swakelola) atau Pihak Ketiga (Privatisasi).
1. Swakelola: Kembali ke Khittah Pelayanan
Jika kita bicara idealisme pelayanan publik, kelola sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah jalurnya. Logikanya begini:
Kontrol Penuh: Pemerintah punya kendali langsung atas armada dan petugas.
Biaya Lebih Efisien (Harusnya): Tanpa perlu memikirkan profit margin perusahaan swasta.
Kendalanya: Penyakit klasik birokrasi kita adalah "anggaran pemeliharaan". Mobil sampah mogok, ban pecah, sampai urusan BBM seringkali jadi alasan klasik sampah tak terangkut. Kalau ini yang dipilih, mentalitas "asal bapak senang" di birokrasi harus dibuang ke TPA lebih dulu.
2. Pihak Ketiga: Profesional tapi Berisiko
Menyerahkan ke Pihak Ketiga memang terlihat praktis. Pemerintah tinggal bayar, kota bersih. Tapi ingat, Teluk Kuantan ini kota kecil dengan APBD yang terbatas.
Keunggulan: Manajemen lebih profesional dan alat biasanya lebih siap.
Risiko: Jika kontraknya "masuk angin" atau pengawasan lemah, pihak ketiga hanya akan mengambil untung tapi kerjanya serampangan. Jangan sampai kita bayar mahal-mahal, tapi rakyat tetap harus tutup hidung.
Solusi Jalan Tengah: "Kuantan Singingi Bersih, Rakyat Berdaya"
Untuk kondisi Teluk Kuantan saat ini, saya berpendapat kita tidak bisa hanya memilih hitam atau putih. Model Hybrid adalah jawaban yang paling masuk akal:
Zona Inti oleh DLH (Optimalisasi): Kawasan pasar dan jalan protokol harus tetap dalam kendali penuh pemerintah dengan penguatan armada. Malu kita kalau tamu datang ke Teluk Kuantan disambut bau sampah di tengah kota.
Pemberdayaan Laskar Kebersihan (Padat Karya): Daripada menyerahkan ke kontraktor besar dari luar, lebih baik berdayakan kelompok swadaya masyarakat (KSM) di tingkat kelurahan. Berikan mereka sarana motor sampah (bentor). Ini jauh lebih menyentuh akar rumput dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Tindak Tegas "Dajal" Sampah: Perda sampah jangan hanya jadi pajangan di rak buku. Harus ada sanksi bagi warga maupun pelaku usaha yang buang sampah sembarangan.
Kesimpulannya, masalah sampah di Teluk Kuantan ini bukan soal tidak ada uang, tapi soal "Good Will" atau niat baik pemimpinnya. Jangan biarkan polemik ini berlarut hingga menenggelamkan marwah kota kita. Malu kita sama leluhur, masa mengurus sampah saja kalah sama semangat Kayuah di sungai
Menggugat Nurani Pengelola Kota
Persoalan sampah di Teluk Kuantan hari ini bukan lagi sekadar urusan "truk mogok" atau "petugas lelah". Ini sudah masuk ke ranah Krisis Manajerial. Kita harus jujur, kalau kota sekecil Teluk Kuantan saja sudah gagap mengurus sampah, bagaimana mau bicara membangun industri atau pariwisata yang lebih besar
Berikut adalah tiga poin krusial yang harus segera "dieksekusi" tanpa tapi, tanpa nanti:
1. Audit Kinerja DLH: Mana Alokasi Anggarannya?
Kita sering mendengar alasan "anggaran terbatas". Tapi sebagai orang yang paham struktur kebijakan, kita harus tanya: Ke mana perginya retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat dan pelaku usaha? * Kalau dikelola sendiri (Swakelola), alat berat di TPA dan armada truk harus dalam kondisi prima. Jangan sampai rakyat bayar retribusi, tapi sampah menumpuk di depan ruko berhari-hari.
Jika ada oknum yang bermain dalam pengadaan BBM atau onderdil armada, itu namanya memakan hak rakyat di tengah bau busuk. Ini harus diaudit!
2. Pihak Ketiga Bukan "Sinterklas"
Jika pemerintah daerah memaksakan menggunakan pihak ketiga, jangan sampai ini hanya jadi proyek "bagi-bagi kue".
Transparansi Kontrak: Rakyat harus tahu berapa nilai kontraknya dan apa kewajiban mereka. Jangan sampai kontrak sudah diteken, tapi armada pihak ketiga ternyata lebih rongsok dari armada plat merah.
Teluk Kuantan itu kota kecil, aksesnya mudah. Kalau pihak swasta gagal mengangkut sampah dalam 24 jam di protokol jalan, putus kontraknya! Jangan lembek terhadap pengusaha yang tidak becus.
3. Revolusi Mental di Tepian Narosa
Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Masyarakat juga harus diedukasi, tapi pemerintah harus memberi teladan.
Fasilitas Dulu, Sanksi Kemudian: Jangan suruh rakyat jangan buang sampah sembarangan kalau bak sampah (TPS) saja tidak tersedia atau letaknya tidak masuk akal.
Gerakan Pilah Sampah: Mulai dari kantor-kantor pemerintahan. Malu kita kalau kantor dinas saja sampahnya bercampur aduk, tapi menyuruh rakyat memilah.
Peringatan; Jangan Sampai "Jalur" Terhalang Sampah
Sebentar lagi kita akan masuk musim pacu jalur atau perhelatan budaya lainnya. Apa kata dunia kalau tamu-tamu kita datang dan yang mereka potret bukan indahnya haluan jalur, tapi tumpukan plastik di pinggir jalan
Mengelola sampah di Teluk Kuantan itu tidak butuh teknologi nuklir. Butuh ketegasan, kejujuran, dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kota ini. Jangan biarkan Teluk Kuantan dikenal sebagai "Kota Sampah" hanya karena pemimpinnya enggan turun ke lapangan mengecek ban truk yang pecah atau solar yang habis.
Pilihannya cuma satu: Berbenah sekarang, atau biarkan sejarah mencatat kita gagal menjaga keasrian tanah kelahiran sendiri. (***)
Mardianto Manan Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR
