TELUK KUANTAN - Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Pemkab Kuansing yang disampaikan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunjukkan kinerja yang buruk ditahun 2016 lalu.
Tahun 2016, Kuansing berada diperingkat 310 dari 397 Kabupaten dan kota se Indonesia. Sedangkan untuk Riau, Kuansing berada peringkat terakhir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, Dianto Mampanini membenarkan hal ini saat dikonfirmasi wartawan akhir pekan lalu. Menurut Dianto, penilaian peringkat kinerja tersebut disampaikan oleh tim yang dibentukMendagri.
" Tahun 2016 kita peringkat 310 dari 397 kabupaten dan kota se Indonesia. Kalau untuk Riau, kita peringkat terakhir. Sementara pada tahun 2015, peringkat kita memang turun drastis dari 233 se Indonesia. Memang turun drastis,"ujarnya.
Menurut Sekda, LPPD merupakan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif pemerintah pusat dalam mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda. Terutama dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
" Penurunan kinerja pemerintah itu oleh banyak indikator. Diantaranya, lambatnya pengesahan APBD, transparansi anggaran, kedisiplinan ASN dan masih banyak lagi. Artinya, penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat," kata Dianto.
Dianto berharap, kedepan Pemkab Kuansing akan menyajikan data-data yang diminta pemerintah pusat. Karena data tersebut menjadi acuan bagi LPPD apakah Pemkab menjalankan Tupoksi dengan baik atau tidak.
"Saya fokus ke perbaikan kedisiplinan ASN. Pasalnya, sikap kedisiplinan aparatur akan berimplikasi terhadap kinerja. Dalam waktu dekat ini, Saya akan kumpulkan pejabat di lingkungan Sekda dan minta data serta memperlajari masalah yang ada untuk dicarikan solusinya, target Kita kinerja terus membaik setiap tahunnya," ungkapnya. ( isa )
