TELUK KUANTAN - Maraknya keluhan lahan warga masuk kawasan merah mendapat tanggapan serius dari Calon Anggota DPRD Riau, Burhanudin Dapil Inhu-Kuansing dari PDIP nomor urut 6.
Menurut mantan Plt Kadis Permukiman Perumahan dan Pelayanan Pertanahan Kuansing itu, mengeluarkan lahan warga dari zona merah salah satu solusinya dengan melakukan perubahan rencana tata ruang dan wilayah ( RTRW).
" Itu solusi yang tepat karena penataan penggunaan ruang dan wilayah, mana yang kawasan hutan dan non hutan diatur dalam RTRW,"ujar anak jati Singingi ini.
Relawan Burhanudin
Upaya melakukan perubahan atau revisi itu menurutnya sangat diperlukan karena dalam kenyataan dilapangantelah terjadi perubahan penggunaan ruang dan lahan dilapangan akibat kegiatan pembangunan, perkebunan, petanian dan permukiman.
" Harus dilakukan invenfarisir dilapangan dengan cermat karena situasi dilapangan sudah jauh berubah,"ujarnya ditemui pada acara bersama Relawan di Wisma Hasanah Teluk Kuantan, Sabtu (6/1/24).
Jika tidak dilakukan perubahan ujarnya akan sangat merugikan masyarakat kecil karena mereka kesulitan mendapatkan surat-surat kepemilikan tanah, lahan dan bangunan.
" Padahal status kepemilikan perlu untuk kepastian hukum bagi masyarakat,"katanya.
Dengan status kepemilikan lahan yang pasti menurutnya akan mencegah konflik lahan dimasa mendatang. Baik warga dengan pemerintah, antara sesama warga maupun warga dengan perusahaan.
Untuk itu katanya jika diberi kepercayaan masyarakat Inhu-Kuansing menjadi anggota DPRD Riau, perubahan RTRW ini akan menjadi salah satu prioritasnya.
" Kalau revisi RTRW tuntas maka tanah-tanah warga.yang masuk zona merah otomatis akan dikeluarkan,"sebutnya.
Upaya ini katanya karena mendapati selama turun kemasyarakat sebagian besar menyampaikan keluhan lahan dan tanah mereka masuk zona merah sehingga sulit mengurus surat-surat tanah dan bangunan. ( adv )
