.jpg)
PEKANBARU - Fraksi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berharap agar Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) yang menggantikan Syamsuar usai masa jabatannya habis nanti tidak diisi pejabat Riau.
Artinya, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto yang selama ini digadang-gadang akan menjadi Pj Gubri juga tidak diharapkan sebab seperti yang diketahui SF Hariyanto merupakan pejabat lokal.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi yang menilai sebaiknya Pj Gubri didatangkan dari pejabat pusat karena akan lebih netral.
"Kita berharap Pj itu nanti dari jakarta saja, yang bisa netral. Syaratnya kan eselon I, di riau ini eselon I bisa dihitung jari. Oleh karena itu kita berharap Pj itu orang yang netral. Orang-orang yang tidak dekat dengan partai tertentu saja. Kita ingin kepala daerah itu pembina semua Parpol, bukan hanya membina salah satu partai," kata dia, Rabu (30/8/23).
Husaimi inginnya Pj Gubri nanti ikut berpartisipasi untuk semua partai politik demi menyukseskan Pemilu.
Ia juga tidak setuju soal kekhawatiran jika Pj Gubri berasal dari pusat berarti tidak mengenal Riau. Ia berpendapat akan bisa belajar mengenal Provinsi Riau seiring waktu.
"Kita jadi pejabat tidak paham hanya satu hari. Hari kedua harus paham. Itu guna ada Sekda-nya, asistennya. Ketika masuk ke riau dia harus belajar tentang riau. Jadi kita berharap PJ gubernur itu orang yang bisa netral baik di Pileg dan juga Pilkada nanti. Mereka tidak punya kepentingan dan hanya menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," pungkasnya.
Diketahui, salah satu syarat wajib yang ditetapkan UU untuk Pj Gubernur adalah harus berpangkat eselon I. Sementara di Provinsi Riau hanya ada dua orang yang memenuhi syarat itu yaitu SF Hariyanto dan Rektor Unri, Sri Indarti.( sumber : Halloriau.com)
