TELUK KUANTAN - Kinerja organisasi perangkat daerah ( OPD ) Pemkab Kuansing masih terkesan rendah. Pasalnya hingga kini realisasi belanja keuangan Pemkab Kuansing masih 64,76 persen dan realisasi fisik 70,90 persen.
Hal terungkap dari hasil Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuansing periode 30 November 2022 yang difasilitasi Bagian Adminitrasi Pembanguan Setda Kuansing, di ruang Multimedia Kantor Bupati, Jumat (16/12/22) pagi.
Rapat dipimpin Asisten II Setda Kuansing, Ir. Maisir yang diikuti seluruh Kepala OPD, Kabag lingkup Setda, Para Camat, Kasubag Program dan Kasubag Keuangan.
Menurut Maisir, rapat evaluasi bertujuan mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan dan kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan OPD menjelang akhir tahun 2022. Sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi pada tahun 2023 nanti.
Dalam rapat itu tersibak sampai bulan November realisasi fisik baru 70,90% dan Keuangan baru sebesar 64,76%. Dengan kata lain dari total APBD murni Kuansing 2022 Rp1.433.830.618.350,- baru terserap Rp. 914.852.378.902,04.
Untuk realisasi fisik, sebagian OPD yang masih terbilang rendah karena masih dibawa 70 persen diantaranya Dinas PUPR 36,27%, BPBD 54,76%, Dinas P2KBP3A 55,01%, DisKes 56,00%, DisBunNak 57,38%, BKPP 58,00%, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Ketahanan Pangan 58,57%, Satpol PP 61,10%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 62,18%, Sekwan 62,42%, DisHub 65,77%, Bapenda 66,15% dan BPKAD 63,09%.
Sedangkan untuk Kecamatan realisasi fisik yang masih terbilang rendah dibawah 70 % diantaranya Kecamatan Inuman 36,81%, Benai 66,32%, PCR 66,73%, KH 66,91%, Cerenti 68,33%, KM 69,27%, Pangean 69,37%.
Maisir mengingatkan agar setiap perangkat daerah menggenjot realisasi fisik dan keuangan dari program yang telah dilaksanakan dengan memaksimalkan waktu yang tersisa.
" Masih ada waktu limabelas hari lagi hingga penghujung tahun untuk dimaksimalkan"pinta Maisir.
Ia menegaskan, OPD yang memiliki anggaran cukup besar dapat segera melakukan evaluasi Intern masing-masing. Dengan begitu jika terdapat kendala secepatnya memberikan laporan sehingga dapat dikoordinasikan dan mencari langkah yang diambil dan diputuskan bersama.
Maisir mengulangi agar seluruh OPD untuk menggesa pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana.
" Khusus OPD yang serapan anggarannya tergolong masih rendah supaya menggesa kegiatannya. Upaya percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip, cepat, tepat dan selamat. Tetap dalam koridor dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," pesan Maisir.
Anggota DPRD Kuansing H Sutoyo yang dikonfirmasi menyayangkan masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemkab Kuansing.
Sebab hal ini katanya akan merugikan masyarakat. Contoh realisasi fisik, jika tidak tuntas 100 persen maka kegiatan-kegiatan fisik yang disusun untuk merealisasikan harapan dan aspirasi masyarakat seperti jalan, jembatan, irigasi, bangunan pendidikan dan kesehatan serta yang lain tidak akan dapat dinikmati sepenuhnya sesuai harapan warga.
" Sama juga dengan realisasi keuangan. Jika tidak terserap seratus persen maka uang dari dana APBD juga tidak seluruh beredar. Padahal hal itu dapat menggerakkan ekonomi wargal,"katanya.
Untuk itu Sutoyo minta Pemkab Kuansing fokus menuntaskan program yang masih belum tuntas mengingat tahun anggaran 2022 tinggal 15 hari lagi. ( rls/isa)
