Pendapat Fraksi Atas APBD 2020, Penanganan Covid Dan Capaian PAD Disorot

Pendapat Fraksi Atas APBD 2020, Penanganan Covid Dan Capaian PAD Disorot
Paripurna DPRD Kuansing.

TELUK KUANTAN - DPRD Kabupaten Kuansing menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2020 di ruang sidang DPRD setempat, Senin (26/7/2021).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kuansing, Adam serta dihadiri Bupati Kuansing Andi Putra, beberapa fraksi memberikan catatan. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 hiingga masih rendahnya capaian PAD.

Seperti disampaikan fraksi Golkar melalui Jubir Endri Yupet SH. Fraksi Golkar mengapresiasi hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita berharap hasil WTP ini dapat dipertahankan secara kontinu. Namun masih ada "PR", soal penataan aset tetap yang tidak tertib seperti dikuasai dan digunakan pihak lain," katanya.

Masih kata Endri, penganggaran dan menejemen kas agar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Termasuk masih rendahnya serapan akibat refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19.

"Kita minta Pemda tidak ragu membelanjakan APBD di sektor produktif dalam penanganan Covid," katanya.

Kemudian, dari fraksi PPP menyoroti soal kurang maskimalnya penanggulangan Covid-19. Salah satu indikatornya, kasus Covid-19 yang semakin meningkat di Kuansing.

"Kami mendorong untuk segera ada terobosan strategis yang kreatif yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara Fraksi PPP Naswan.

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Sholehudin menyebutkan bahwa capaian PAD masih rendah dan kurang maksimal. PAD tahun 2020 target Rp91,3 miliar namun teralisasi Rp73,9 miliar atau 80,96 persen.

Menurutnya, masih banyak potensi sumber PAD yang digali dan maksimalkan. Salah satunya seperti retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

"Tahun lalu retribusi daerah baru tercapai 50,59 atau Rp9 miliar. Sementara pengelolaan kekayaan daerah tercapai 55 persen Rp4 miliar," katanya.

Maka Fraksi Gerindra mendorong Pemda benar-benar serius untuk menggalin sumber PAD. Baik di sektor pariwisata dan aset-aset Pemda seperti perkebunan Pemda yang terbengkalai.

"Jika digali potensinya sangat besar. Maka Pemkab harus bisa membuat terobosan untuk meningkatkan PAD," katanya.( ms )

Berita Lainnya

Index