TELUK KUANTAN – Menjelang pengesahan APBD-Perubahan 2017 yang direncanakan hari Senin ( 6/11/2017 ) , ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi minta seluruh eks honorer yang dirumahkan bakal dipekerjakan dengan mengalokasikan gaji untuk mereka. Agar tidak timbul kerugian bagi eks honorer yang telah bekerja lama.
“ Kalau mereka tidak dipekerjakan tahun 2017, otomatis masa kerja mereka terputus dan kembali masa kerja mereka terhitung nol. Jika ada pengangkatan honorer menjadi CPNS akan merugikan anak-anak daerah,”ujar Musliadi kepada wartawan, Sabtu ( 4/11/2017 ) di Teluk Kuantan.
“ Ini menyangkut nasib hampir 3000 eks pegawai honorer dan keluarga,”lanjut ketua DPC PKB Kuansing itu.
Menurut Musliadi dirinya saat ini susah melayani curahan hati eks honorer melalui SMS, Telpon, BBM dan WA serta Masengger yang demikian banyak.
" Mereka tidak apa-apa gaji belum memadai seperti yang mereka terima selama ini asal jangan masa kerja mereka terputus. Selama ini mereka rela bekerja dengan gaji kecil ada yang sejak tahun 2005 dengan harapan ada kesempatan menjadi CPNS. Tetapi harapan mereka buyar seketika ketika dirumahkan, moga ini menjadi perenungan semua pemangku kepentingan menjelang pengesahan APBD-P 2017,"ujarnya.
Lanjut Musliadi seluruh eks honorer yang ada menurutnya ada yang masuk saat Bupati Asrul Ja'afar, masa kepemimpinan Bupati Sukarmis-Wabup Mursini, kepemimpinan Bupati Sukarmis dan Wabup Zulkifli. " Ini anak negeri Kita semua yang perlu diperjuangkan,"uajrnya.
Musliadi juga menyayangkan kinerja Pemkab yang tidak mampu menuntaskan permasalah honorer ini, padahal gaji unutk honorer sudah disyahkan dalam APBD Kuansing 2017 Mei yang lalu.
“ Dana untuk gaji sudah ada, tetapi mengapa tidak juga tuntas sampai saat ini,”ujarnya prihatin.
Ditambahkan Musliadi hasil pembahasan dalam APBD-P 2017, direncanakan hanya akan mengangkat 357 pegawai honorer minus guru dan tenaga kesehatan yang masih bekerja.
“ Saya pribadi mengimbau dan mengetuk hati nurani semua pemangku kepentingan agar seluruh eks honorer dipekerjakan. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak adil dan disesali, dikecam dan dipersalahkan dimasa mendatang. Kalau semua pemangku kepentingan tetap hanya mengesyahkan 357 honorer, PKB tidak akan ikut serta dan tidak setuju dan akan menyampaikan nota keberatan,”urainya. ( isa )
