TELUK KUANTAN – Keberhasilan mencapai target penerimaan daerah dari PAD ( pendapatan asli daerah ) salah satu indikator kinerja jajaran Pemkab termasuk di Kuansing. Sayangnya hingga bulan September dari target PAD sebesar 75 Milyar baru terealisasi 32 Milyar.
Ironisnya ditengah masih rendahnya pencapaian target PAD, Pemkab Kuansing malah meningkatkan target PAD menjadi 118 Milyar sebagaimana terpapar saat Wabup Kuansing, H Halim menyampaikan nota pengantar RAPBd Perubahan Kuansing 2017 dalam rapat paripurna DPRD Kuansing, Selasa ( 24/10.2017 ).
Menurut Wabup Halim, untuk pendapatan daerah dari PAD, ditingkat proyeksinya sebesar 44 Milyar sehingga dari target PAD dalam APBD Murni 2017 sebesar 75 Milyar dalam RAPBD Perubahan 2017 berubah menjadi 118 Milyar.
Sebelumnya ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, Senin ( 23/10/2017 ) kepada wartawan menyebut, masih rendahnya realisasi penerimaan PAD membuktikan kinerja jajaran Pemkab masih lemah. Padahal keberhasilan meningkatkan penerimaan daerah dari PAD sebesar-besarnya salah satu bukti keberhasilan Pemkab mengelola potensi dan sumber daya yang ada untuk sumber pendanaan pembangunan.
“ Tahun 2017 tinggal dua bulan, sedangkan realisasi penerimaan PAD 32 Milyar,”ujarnya.
Untuk itu Musliadi meminta Bupati dan seluruh OPD bekerja ekstra menggenjot PAD. Melakukan evaluasi mengenai kendala yang terjadi dilapangan, sehingga target-target PAD tercapai.
“Kemudian melakukan langkah terobosan menciptakan sumber PAD, baik langkah ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber pajak dan restribusi daerah, kalau PAD kita terealisasi 100 milyar sudah berhasil, jika lebih sudah luar biasa. Ini baru 32 Milyar tahun 2017 sudah hampir berakhir, harus besar dari tahun-tahun sebelumnya jangan sampai menurun,”ujarnya.
"Jika perlu PAD sumber utama pendanaan dalam APBD Kuansing kedepannya bukan lagi dari dana perimbangan yang bisa terpengaruh harga Migas dan pendapatan lain yang syah dari pusat dan provinsi, ini baru sebuah prestasi. DPRD akan mendukung apapun upaya Pemkab untuk meningkatkan PAD,"tambah Musliadi.
Kepala Badan Pendapat Daerah Kuansing, Hendra kepada wartawan mengaku hingga bulan September 2017 dari target pendapatan 75 miliar baru Rp32 miliar atau 34 persen.
Hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya jumlah retribusi dari izin HO dan retribusi PBB terus menurun. Selain itu, keterlambatan pengesahan APBD juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di OPD.
"Dampaknya sumber-sumber PAD dari OPD tak maksimal dan terancam tak capai target," tegas Hendra AP.
Hendra mengaku masih terus berupaya untuk mencapai target pendapatan yang sebelumnya telah ditentukan. Walaupun ada beberapa sektor pendapatan yang menurun, namun pihaknya masih tetap optimis untuk mengejar target.
"Seperti dari retribusi dari izin HO, karena ada surat dari kementerian, maka targetnya pun menjadi diturunkan," katanya.
Masih kata Hendra, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN dan non PLN merupakan penyumbang terbesar PAD Kuansing. Misalnya, PPJ PLN yang targetnya Rp14 miliar sudah terealisasi Rp10 miliar. Sementara PPJ non PLN dari target Rp800 juta sudah masuk RP600 Juta.
Sedangkan pajak hotel beber Hendra, yang ditargetkan Rp100 juta lebih, saat ini sudah capai target 100 persen. Kemudian untuk pajak baru terealisasi 40 persen atau sekitar Rp2 miliar.
“Sektor pajak memang penyumbang utama dari PAD Kuansing ini, kedua retribusi dan sisanya yang lain,” paparnya.
Hendra mengaku akan tetap bekerja maksimal untuk memungut sejumlah pajak ataupun retribusi di Kuansing. Ia berharap seluruh OPD bersama-sama menangani hal tersebut.
"Karena ada potensi yang masih bisa ditingkatkan, termasuk di OPD. Dalam rapat dengan OPD, kesanggupan OPD sekitar 80 persen dari target yang telah ditentukan," ujarnya.( isa )
