TELUK KUANTAN - Duet Mursini - Halim ( MH ) sebaiknya menggesa mutasi pejabat, terutama pejabat eselon III dan IV. Sebab momentum kedua pemimpin dalam membangun paling pas dilakukan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai langkah awal melaksanakan visi dan misi.
" Tahun 2017 dan 2018 sebenarnya momentum yang tepat dan pas bagi Bupati Mursini dan Wabup Halim memulai membangun Kuansing sesuai dengan visi dan misi yang mereka buat, pasalnya tahun 2019 akan ada Pemilih Umum Legislaitf ( Pileg ) dan tahun 2020 Kuansing bakal ada Pilkada lagi kalau melihat tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang ditetapkan pemerintah pusat bersama KPU,"ujar pengamat sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Riau, Dr Pazli Mahyudin saat bincang-bincang dengan kuansing terkini belum lama ini.
" Bagaimanapun pelaksanaan Pileg dan Pilkada berpengaruh pada konsentrasi pemerintah daerah, karena berbagai elemen dan masyarakat akan terlibat dalam dua helat demokrasi itu secara langsung, ini akan memecah konsentrasi. Sebenarnya tahun 2018 ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, namun keterlibatan masyarakat tidak terlalu jauh dibanding Pileg dan Pilkada,"ujarnya.
Mutasi ujarnya tidak harus menonaktifkan pejabat, namun mereposi pejabat agar mereka yang diberi amanah memahami dan mendukung visi dan misi Bupati dan Wabup lima tahun kedepan. " Sudah saatnya dilakukan penyegaran-penyegaran setelah dilakukan evaluasi pejabat secara profesional agar visi dan misi MH dapat terlaksana dengan baik terutama di jabatan eselon yang sudah memungkinkan untuk dilakukan mutasi,"ujarnya.
" Gonjang-ganjing mutasi kan sudah lama terdengar, bagi pejabat belum pastinya mutasi tentu berpengaruh juga pada semangat kerja karena belum ada kepastian,"tambahnya.
Jika sudah terjadi penyegaran ujarnya, MH dan kabinet harus tancap gas melaksanakan visi dan misinya, mengingat banyaknya agenda nasional dalam lima tahun kedepan yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti Pilgub, Pileg dan Pilkada. Diakuinya, memang ada kendala masalah pendanaan saat ini, namun tentu disiasati dengan merancang program pembangunan yang efektif dan efisien.
" Bagi kepala daerah yang baru menjabat melakukan konsolidasi kedalam memang wajib dilakukan, agar visi dan misi pemimpin seirama dan dimengerti oleh pelaksana dibawah seperti pejabat, kalau sudah saling memahami visi dan misi disegala bidang maka merealisasikannya juga mudah,"cetusnya. ( isa )
