Pasca Honorer Dirumahkan, DPRD Minta Tidak Ada Honorer Baru Yang Masuk

Pasca Honorer Dirumahkan, DPRD Minta Tidak Ada Honorer Baru Yang Masuk
Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra. ( ktc )

TELUK KUANTAN – DPRD Kuansing minta pasca merumahkan lebih kurang 2.949 tenaga honorer, tidak ada yang masuk secara diam-diam dan kembali bekerja. Hal ini untuk mewujudkan konsitensi dalam mengambil kebijakan dan rasa keadilan.

“ Kita akan pantau, apa nanti ada yang masuk dan tetap bekerja, sementara ribuan pegawai honorer lain dirumahkan,”ujar ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, Kamis ( 5/1/2017 ) kepada wartawan.

“ Ini untuk mewujudkan rasa keadilan bagi ribuan yang sudah dirumahkan dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan, kalau dirumah ya dirumahkan semuanya,”ujarnya menambahkan.

Andi Putra sendiri tidak menerima alasan dana sebagai alasan merumahkan pegawai honorer seperti yang terjadi saat ini. Pasalnya Pemkab dapat menjalin kesepakatan dengan DPRD untuk masalah gaji pegawai honorer agar dapat dialokasikan dan dibahas dalam RAPBD 2017.

“ Saya komunikasi dengan ketua DPRD Rohul, disana  sendiri saat ini APBD 2017 belum dibahas, tetapi pegawai honorer mereka tidak dirumahkan. Untuk itu harus ada komunikasi yang baik antara Pemkab dan DPRD sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak, apalagi bagi pegawai honorer yang telah bekerja 10 tahun, 5 tahun dan berharap ikut dalam proses pengangkatan CPNS, kalau SK terputus kan bisa merugikan, maka perlu pertimbangan dan dievaluasi bersama-sama,”cetusnya.

“ Tapi kalau dilakukan evaluasi terhadap honorer yang tidak disiplin, tidak berkinerja baik ya Kita fahami dan wajib dilakukan,”ujarnya.

Masalahnya dengan kebijakan seperti ini kata Andi Putra akan menganggu pelayanan vital terhadap publik, seperti di Puskesmas, UPTD, RSUD dan sekolah. Sebab banyak pegawai honorer yang bekerja dan menjadi salah satu pelayan utama diinstitusi layanan umum tersebut.

“ Hari ini saja hasil pantauan umum Kita banyak kantor, layanan-layanan pemeirntah yang sepi karena pegawai honor sudah dirumahkan, ini akan menganggu layanan terhadap masyarakat,”urainya.

Lanjut Andi, jika keberadaan tenaga honorer akan menjadi permasalahan kedepannya, pihaknya tidak akan mendukung alokasi dana honorer kedepannya. Karena ini menyangkut hajat hidup ribuan orang beserta keluarganya dan tidak boleh diputuskan begitu saja tanpa perhitungan matang.( utr/isa)

Berita Lainnya

Index