TELUK KUANTAN - Efek Pilkada dan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi jumlah pegawai, baik PNS atau honor selalu membuat pegawai honor diberbagai daerah terjepit dan serba dilema termasuk dilingkungan Pemkab Kuantan Singingi ( Kuansing ) yang kini dilanda kecemasan bakal terkena PHK massal atau dirumahkan.
Walaupun berpenghasilan standart, sebagai pegawai honor penghasilan itu tetap dapat menghidupi keluarga mereka. Karena itu kebijakan yang serampangan saat memberhentikan mereka tanpa alasan jelas apalagi karena unsur politis semata menjadi pengalaman pahit yang tak terlupakan bahkan rasa sakit bagi mereka dan keluarga, seperti yang terjadi tahun 2006 dan 2011.
PHK massal terhadap pegawai honor memang sering terjadi diberbagai daerah termasuk akibat imbas Pilkada. Model yang diterapkan selalu dengan alasan merumahkan seluruh pegawai honor dengan sejumlah alasan, seperti ketersediaan dana, masa kontrak kerja telah berakhir dan perlunya rekrutmen yang fair serta alasan lainnya.
Namun melihat praktek yang terjadi diberbagai daerah, alasan-alasan itu banyak sebagai modus untuk membuka ruang masuknya pegawai honor baru yang diinginkan pimpinan baru sebagai bentuk terimakasih kepada pendukung dan tim sukses, karena banyak diantara yang dirumahkan kemudian tidak pernah dipanggil lagi.
Hasil bincang-bincang wartawan dengan para pegawai honor dilingkungan Pemkab, terlihat kecemasan mereka akan ada PHK massal, baik akibat efek Pilkada maupun kebijakan pemerintah pusat yang akan mengurangi jumlah pegawai. Ditambah lagi sebelumnya berhembus informasi, bahwa gaji pegawai honor hanya tersedia hingga bulan
Sekda Kuansing, Drs H Muharman, M.Pd, Jumat ( 4/6/2016 ), meminta seluruh pegawai honor tetap bekerja seperti biasa. " Masalah kontrak kerja berlanjut atau tidak tergantung pimpinan daerah, sebagai staf Kita memang tugas Kita memberi pelayanan, begitu juga apakah nanti berkurang atau bertambah tergantung kebijakan pimpinan termasuk pola rekrutmen,"tutupnya.( isa )
