Dana Desa Bisa Mencapai Rp1.5 M Forum Kades Siapkan Langkah Antisipasi

TELUK KUANTAN - Forum Kepala Desa Kabupaten Kuantan Singingi akan menyiapkan sejumlah strategi menghadapi masuknya dana besar baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.
" Bayangkan dari pusat diperkirakan Rp 1 milyar, dari provinsi Rp 500 juta dan kabupaten Rp. 60 juta, ada sekitar Rp. 1.5 M akan masuk jika sudah terealisasi,"ujar Ketua Forum Kades Kabupaten Kuansing, Emil Harda, MM, MBA, Jumat ( 12/12/2014 ) kemaren.
Strategi pertama ujarnya, pembentukan forum konsultasi dan koordinasi di setiap kecamatan. Forum ini berfungsi agar pembangunan yang dilakukan desa bersinergi satu sama lain. Misalnya desa A akan membangun jalan, desa tetangga B juga akan membangun jalan. Diharapkan pembangunan jalan itu bertemu satu sama lain sehingga sinergis.
" Untuk itu sebelum pelaksanaan kegiatan melalui forum akan diminta setiap desa melakukan ekpose kegiatan masing-masing dan diforum ini saran dan masukan diberikan untuk sinergitas pembangunan antar desa,"ujarnya.
Disamping itu katanya , forum kades juga akan menggelar pembahasan bersama untuk menentukan harga satuan kegiatan. Contohnya jalan semenisasi, melalui pertimbangan teknis ditetapkan harga satuan semenisasi untuk satu meter, begitu juga dengan bangunan, irigasi dan yang lain.
" Sehingga harga satuan seluruhnya standar, sama setiap desa. Lucu kalau masing-masing desa berbeda kecuali yang daerah jauh, sama seperti pola APBD,"ujarnya.
Begitu juga dengan biaya operasional seperti biaya perjalanan dinas, tentu perlu diseragamkan diseluruh desa sehingga tertib adminitrasi." Kalau berbeda-beda bayangkan anehnya dan bisa menimbulkan masalah hukum,"sebutnya.
Seterusnya ujar Emil Harda, forum kades juga akan menggandeng fihak lain untuk mendukung desa melaksanakan agenda kegiatan. Pertama dengan PNPM untuk bidang teknis. Mereka sudah berpengalaman dalam melakukan pendampingan di desa selama ini. " Khusus masalah teknis ini rencananya dimasing-masing desa juga ditunjuk tenaga teknis yang dibiayai oleh desa,"ujarnya.
Selain itu mereka katanya juga akan menggandeng Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPMPKB ) untuk masalah adminitrasi.
" Untuk masalah pelaporan keuangan, kegiatan dan biaya operasional akan digandeng Inspektorat,"ujarnya. (isa )