TELUKKUANTAN – Fraksi Amanat Perjuangan Nagori DPRD Kuansing menilai belum semua capaian indikator kinerja termuat dalam LKPj ( Laporan Keterangan Pertanggugjawaban) Bupati Kuantan Singingi tahun anggaran 2013 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kuansing Senin (19/5/2014) siang.
Juru bicara Fraksi Amanat Perjuangan Nagori (APN), Samsudin Hasbi mengatakan capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKPj Bupati Kuantan Singingi hanya sebatas pada aspek pengukuran output dari program dan kegiatan yag telah dilaksanakan yaitu berupa realisasi anggaran. “ Pengukuran aspek kinerja yang bersifat hasil, manfaat masih belum terbaca dalam LKPj ini,” kata Samsudin.
Fraksi APN memperkirakan kealpaan ini terjadi karena belum terkaitnya laporan akuntabilitas pemerintahan daerah khususnya kinerja SKPD. Alasannya SKPD yang secara teknis menangani pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja SKPD yang hasilnya dituangkan dalam LKPj ini.
“ Apalagi dalam pasal 32 PP nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintah daerah melakukan pengukuran kinerja untuk setiap peyeleggara urusan pemerintahah,” kata Samsudin
Selain itu, Farksi APN menyorot Kebijakan Umum Pengelola Keuangan Daerah 2013 yang secara faktual menunjukkan Silpa yag relatif besar pada akhir tahun anggaran. Fraksi APN sangat menyesalkan kondisi ini terjadi karena dana yang ada menjadi tidak termanfaatkan. Sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak yang harus dilaksnakan. “ Semua ini disebabkan perencanaan anggaran yang tidak maksimal,” sebut juru bicara Fraksi APN.
Sementara itu Fraksi Golkar dengan juru bicara Andi Cahyadi mengatakan pelaksnaan pembangunan yang dilakukan eksekutif dalam tahun anggaran 2013 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dan pencapaian penyelesaian sesuai jadwal. Naun demikian Fraksi Golkar juga mengingatkan ekeskutif terhadap kendala dalam pelaksanaan pembangunan tahu 2013.
“ Semua yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013 supaya dihindari agar tidak terulang lagi,” kata Andi Cahyadi.
Sedangkan Fraksi Bulan Bintang Plus melalui juru bicara, Rustam Efendi menyatakan, untuk peningkatan bidang insfrastruktur dan pelayanan publik, haruslah terarah, terprogram dan berkesinambungan. Pencapaian kebijakan pembangunan daerah akan menjadi tolok ukur sejauh mana kesungguhan Pemkab Kuansing dalam mengurus dan mensejahterakan rakyat.
Untuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah, fraksi ini berharap pemerintah daerah agar senantiasa untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah karena tahun 2013 melebihi dari target PAD yang direncanakan , namun demikian kedepan untuk dapat lebih ditingkatkan.
Terhadap strategi pembangunan daerah dalam bidang peningkatan pembangunan insfrastruktur guna mendukung pembangunan dan perekonomian menurut fraksi ini perlu diitingkatkan pengawasan dari SKPD terkait karena kualitas pekerjaan fisik jalan dan bangunan harus sesuai dengan yang direncanakan dalam APBD. ( isa )
