TELUK KUANTAN – Rapat dengan pendapat ( RDP ) atau hearing Komisi C DPRD Kuansing dengan SMA Pintar batal dan akan diagendakan lagi. Semula RDP bertujuan membicarakan adanya pungutan terhadap siswa SMAPintar yang dikeluhkan salah seorang wali murid Buhari kepada DPRD Kuansing untuk tahun 2012 ini.
“ Hearing dengan SMA Pintar sekaligus Dinas Pendidikan batal, dan akan diagendakan kembali,”ujar Ketua DPRD Kuansing, Muslim, Kamis ( 4/10 ) siang.
Namun Muslim mempersilahkan wartawan menanyakan lebih lanjut soal ini kepada Maisiwan anggota Komisi C DPRD Kuansing yang hadir saat itu. Sementara itu menurut Maisiwan, beberapa waktu lalu salah seorang wali murid SMA Pintar , Buhari menyampaikan keluhannya kepada DPRD soal pungutan terhadap siswa baru lebih kurang Rp 1.8 Juta. Uang ini untuk membeli baju siswa.
Terkait keluhan Buhari ini, sejumlah anggota Komisi C DPRD Kuansing turun ke SMA Pintar beberapa waktu lalu melakukan cros chek ke lapangan. Tujuannya untuk membuktikan benar atau tidaknya adanya pungutan tersebut, apalagi masyarakat umum memandang SMA Pintar telah dialokasikan dana yang besar dan siswa yang sekolah ditempat ini gratis.
Setelah turun ke lapangan, akunya memang ditemukan adanya pungutan tersebut, yakni sebesar Rp 1.8 Juta yang merupakan hasil rapat komite sekolah. Karena adanya temuan ini, DPRD kemudian mengundang Kadis Pendidikan dan Kepsek SMA Pintar untuk didengar keterangannya dalam RDP atau hearing. Namun karena Kadis Pendidikan tidak hadir, hearing kemudian ditunda.
“ Kalau menyangkut kebijakan tentu saja yang lebih tahu Kadis. Makanya Kita batalkan hearing, dan kemudian diagendakan lagi, agar jelas apakah pungutan ini dibolehkan atau tidak,”ujarnya.
Namun terkait pungutan ini katanya, semua pihak diminta untuk tidak berprasangka terlebih dahulu, karena itu hearing memang diperlukan. Artinya, dengan alokasi dana yang disediakan APBD untuk SMA Pintar apakah juga mencakup dana pembelian baju siswa atau tidak. “ Bisa saja dana APBD dialokasi hanya untuk membiayai pemondokan siswa dan makan para siswa, semantara baju tidak, ini yang perlu diclearkan, tentu sebelum mengambil kebijakan sudah diperhitungkan dengan masak,”ujar Maisiwan. ( ktc1 )
