TELUK - Perjuangan Himpunan Petani Sawit Kuantan Singingi ( Hpsks ), Kades, ninik mamak, petani mendapat perhatian dari anggota DPR RI.
Sebagaimana diberitakan, mereka pergi ke Jakarta mendatangi Kemeñtrian Pertanian, Kemendes dan PDT, DPR dan DPD.
Tujuan dan tekad mereka satu, mendukung kebijakan Bupati Kuansing H Suhardiman Amby yang telah mengirim surat usulan rekomendasi pencabutan izin usaha perkebunan ( IUP ) PT Wanasari Nusantara (Wsn) kepada Mentri Pertanian.
Angin segar kata Ketua Hpsks, Andi Nurbai, SP, M.Si datang dari pertemuan mereka dengan anggota Komisi II dan IV yang menerima mereka masing-masing Wahyudin Noor Aly, Edi Oloan Pasaribu dan H Sahidin, Selasa (14/4/26).
" Kepada anggot DPR Hpsks, Kades, ninik mamak dan petani telah menyampaikan permasalahan yang mereka alami hingga terbitnya usulan rekomensasi pencabutan IUP perusahaan dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby,"katanya.
" Tentu saja kami semua yang hadir meminta anggota DPR mendukung penuh kebijakan yang telah diambi Bupati Kuansing ,"lanjutnya.
Yang patut disyukuri katanya, anggota DPR Edi Oloan Pasaribu akan membawa permasalahan ini kedalam Pansus Reforma Agraria jika tidak ada kejelasan tindak lanjut di kementrian.
" Jika proses Mandeg kata Pak Edi Oloan Pasaribu mereka akan rekomendasi masuk dalam agenda Pansus Feforma Agraria,"kata Andi Nurbai
Pansus reforma agraria atau Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI dibentuk untuk menangani sengketa lahan, ketimpangan penguasaan tanah, dan kriminalisasi petani melalui pengawasan ketat, komitmen lintas sektor, serta mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria. Pansus ini berfokus pada redistribusi tanah, penyelesaian konflik di kawasan hutan, dan penataan ulang struktur agraria yang berkeadilan.
Tujuan utama menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang melibatkan tumpang tindih regulasi, memastikan reforma agraria sejati, dan melindungi hak rakyat atas tanah.
Latar belakang dibentuk sebagai respons atas aspirasi masyarakat, seringnya terjadi kriminalisasi petani, dan lambatnya penyelesaian sengketa lahan di berbagai daerah.
Ruang lingkup kerja, penyelesaian sengketa. Redistribusi tanah, mengawasi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil.
Desa di kawasan hutan. Membahas nasib desa-desa tertinggal yang ada di dalam kawasan hutan bersama kementerian terkait (ATR/BPN, Kehutanan.
Kewenangan dan langkah. Pansus berwenang mengawasi kinerja kabinet, memanggil pihak terkait (Kemenhan, Kemenkeu, BPN), serta mendesak percepatan kebijakan one map policy untuk data lahan yang valid.
Apalagi sambung Andi Nurbai, anggota DPR Sahidin telah komit mengawal masalah ini hingga tuntas.
“ Sebab beliau merupakan anggota DPR Dapil Riau 2 yang mana Kuansing menjadi Dapil dia yang harus diperjuangkan,”pungkasnya. ( rls )
