TELUK KUANTAN - DPRD Kuansing, Selasa ( 22/11/2016) mengesahkan RAPBD-P 2016 menjadi Perda. Disamping itu dewan juga mengesahkan Ranperda organisasi perangkat daerah ( OPD ) menjadi Perda.
Dua Perda ini sangat penting dan ditunggu tidak hanya jajaran pemerintah daerah namun juga masyarakat. APBD-P untuk menggerakkan roda pembangunan, pemerintahan dan roda perekonomian yang stagnan. Pengesahaan APBD-P akan menciptakan kepastian berjalannya program'program Pemkab yang berarti peredaran uang ditengah masyarakat akan terjadi.
Pengesahan Perda OPD akan memberikan kepastian bagi Bupati dan Wabup untuk melakukan penataan birokrasi dan manajemen.
Pengesahan dua Perda itu dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD, Andi Putra dan dihadiri Bupati H Mursini, Wabup Halim, Kajari Kuansing, Jufri, Sekda H Muharman. Pabung Kodim Inhu. Mayor ( Inf ) IM Samosir, Asisten, Kabid, Kaban, Camat dan undangan lain.
Sesuai aturan kata Ketua DPRD, Andi Putra selaku pimpinan rapat, sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu dilakukan penyampaian pendapat akhir DPRD, baik menyangkut RAPBD-P dan Ranperda OPD.
Dalam hal RAPBD-P pandangan akhir dewan disampaikan Musliadi. Menurut Musliadi, dalam draft RAPBD-P 2016 yang diusulkan Pemkab, terdapat sejumlah usulan, seperti dana assesment, dana gaji pegawai honor, audit tiga pilar, biaya pemeliharaan dan perawatan kenderaan operasional , pemeliharaan dan perawatan rumah dinas pimpinan DPRD Kuansing.
Kata Musliadi, DPRD minta kepada Pemkab agar hasil verifikasi RAPBD-P 2016 oleh Gubernur Riau dilaporlan ke dewan guna perbaikan penyusunan dan pembahasam APBD dimasa datang.
Kemudian ketua Pansus OPD, Andi Cahyadi. Meminta Pemkab mempercepat evaluasi OPD khususnya bidang pertanian agar dinas perkebunan,dinas peternakan dan dinas tanaman kembali berdjri sendiri dan tidak menyatu dalam dinas pertanian.( isa )
