TELUK KUANTAN - Agar pegawai yang ada mau bekerja di kecamatan, dana, fasilitas dan kewenangan bagi mereka seharusnya perlu ditambah dari tahun ke tahun. Selama ini akibat minimnya dana, fasilitas dan kewenangan, pegawai lebih memilih bekerja di SKPD yang ada di kabupaten.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kuansing, Andi Nurbai, Minggu ( 17/7/2016 ) sore. " Kuansing membutuhkan sebaran pegawai yang merata baik di kecamatan dan kabupaten, orang-orang terbaik harus mau bekerja di kecamatan, salah satunya dengan meningkatkan kewenangan, pendanaan dan fasilitas baik di kantor Camat dan UPTD,"ujarnya.
Menurutnya kalau SDM pegawai yang berkualitas mau bekerja dikecamatan otomatis mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. " Kalau dana, kewenangan dan fasilitas juga bertambah, efeknya tidaknya kesediaan pegawai yang mengabdi kecamatan namun juga dampak ekonomi, karena semakin banyak perputaran uang di kecamatan yang dirasakan masyarakat,"cetusnya.
" Kita tidak boleh menutup mata, pegawai sekarang sebagian mengimpikan bekerja di kabupaten kalau sudah dikecamatan merasa dibuang, karena itu tadi dana, kewenangan dan fasilitas yang minim, makanya dana, fasilitas dan kewenangan di kecamatan yang telah ada tidak perlu ditarik malah harus ditingkatkan, contohnya rencana penarikan kenderaan operasional UTPD kesehatan dan Pendidikan, sehingga orang tidak berpikir bekerja di kabupaten saja,"tambah Andi Nurbai.
Untuk itu Andi Nurbai meminta Pemkab memikir ulang rencana penarikan itu dari sisi manfaat dan kebutuhan dua UPTD itu sebagai salah satu institusi pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena pendidkan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar dan urusan wajib yang harus sukses ditangani pemerintah yang memerlukan dukungan fasiilitas dan dana operasional yang memadai.
Lagipula beban tugas dua UPTD tersebut cukup berat. Selain tugas di kabupaten mereka juga akan memantau dan membina sekolah dan fasilitas kesehatan yang ada disetiap desa. Mereka perlu ditunjang sarana mobilitas yang memadai salah satunya kenderaan operasional.
" Kalau mau menarik ya tarik semua, baik di kecamatan, dewan, Muspida, instansi vertikal, Polsek dan Danramil dan pihak-pihak lainnya agar semua merasa diperlakukan sama,"pungkasnya. ( isa )
