TELUK KUANTAN - Pengurus jalur dan anggota DPRD Kuansing kecewa pada Pemprov Riau yang membatalkan bantuan lima juta bagi jalur yang akan berpacu pada ajang pacu jalur tradisional event nasional 2015 yang dimulai hari ini Kamis ( 20/8/2015 ) hingga Minggu ( 23/8/2015 ).
" Kecewa lah karena sebelumnya dapat bantuan kala Gubernur Riau dijabat Pak Anak Ma'amun, karena cukup membantu pengurus jalur dalam membiaya operasional jalur selama ikut serta di Tepian Narosa Teluk Kuantan, sekarang tidak ada, padahal sebelumnya disebut-sebut ada dan membuat pengurus jalur gembira tapi ternyata tidak ada ya kecewa,"ujar Warlisman salah seorang pengurus jalur,Kamis pagi.
Menurutnya memang selama ini masyarakat membantu secara swadaya agar jalur mereka dapat ikut serta. Namun dengan kondisi ekonomi yang sulit, dengan harga karet yang anjlok, upaya mengumpulkan dana secara swadaya dari masyarakat cukup sulit. " Kita mengerti dengan kondisi masyarakat, kalau ada bantuan dari Pemprov sangat membantu sekali,"ujarnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Kuansing, Musliadi. Menurutnya, banyak pengurus jalur di kecamatan Cerenti dan Inuman yang mengeluhkan hal ini kepada diriya. " Apalagi bagi jalur-jalur dari kecamatan Cerenti dan Inuman serta Hulu Kuantan dan termasuk Indragiri Hulu, memerlukan biaya besar baik membiayai pengiriman jalur, biaya anak pacu dan biaya lainnya selama pacu, mereka rata-rata kecewa dengan Pemprov termasuk kepada Gubri,"ujarnya.
Apalagi sebagai anggota dewan dirinya melihat pembatalan tersebut terjadi karena hal teknis yang dapat diantisipasi dan dicarikan solusi sejak lama. " Kan dana tersebut ada, dan di alokasikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau, namun karena aturan dana hibah tidak boleh disalurkan melalui SKPD, harusnya diubah sejak awal dan ditempatkan di Satker yang dibolehkan untuk menyalurkan. Kita juga pertanyakan perencanaan dana ini sejak awal di Pemprov Riau, masak tidak tahu mengenai mekanisme penganggaran dana hibah, dah jelas hibah kan harus dialokasikan di Setda Provinsi atau Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dibenarkan menyalurkan hibah,"ujarnya.
" Pak Plt Gubri harus mencari solusi mengenai hal ini, karena ini sangat dinantikan oleh pengurus masing-masing jalur, mungkin bisa disalurkan setelah APBD- Perubahan Riau,"ujarnya.
Ia juga menyayangkan kinerja Kepala SKPD terkait di Pemkab Kuansing yang tidak peka dan mengantisipasi hal ini. Sejak awal, SKPD terkait di Pemkab Kuansing harus turut mencari solusi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Riau. " Perlu dievaluasi kepala SKPD terkait oleh Bupati dan apalagi kabarnya sejumlah negara juga batal iut pacu eksebisi yang sempat digembor-gemborkan akan hadir,"tutupnya. ( isa )
