TELUK KUANTAN - Perbatasan Indragiri Hulu-Kuantan Singingi rawan konflik karena masyarakat Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti (Kuansing) dan Silunak, Kecamatan Peranap (Inhu) saling mengklaim lahan di daerah perbatasan tersebut. Oleh karena itu anggota DPRD Kuansing, Sutrisno, mengharapkan tahun 2014 mendatang persoalan tersebut sudah selesai.
"Kita mendesak Pemprov Riau, Pemkan Kuansing dan Pemkab Inhu mendudukan masalah ini. Kalau bisa dianggarkan biaya untuk patok batas pada APBD perubahan," ujarnya.
Dia menyebutkab, pada hearing yang dilakukan DPRD Kuansing beberapa waktu lalu, diketahui panjang titik koordinat yang akan dipasang patok sekitar 18 kilometer. Saat ini, masyarakat Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kuansing dan masyarakat Silunak, Kecamatan Peranap, Inhu telah mengklaim lahan di daerah perbatasan tersebut.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik berkepanjangan, DPRD Kuansing meminta Pemprov dan dua Pemkab pada APBD perubahan atau APBD murni 2014 mendatang menganggarkan dana pemasangan patok.
Menurutnya dengan melakukan mediasi yang dimotori Pemprov Riau, maka status tatapal batas akan menjadi jelas, dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa dimasa-masa yang akan datang. Apalagi saat ini kebutuhan lahan dari warga cukup besar untuk berbagai keperluan, mulai dari perkebunan, pertanian dan permukiman. Karena itu sangat mudah terjadi saling klaim apalagi kedua belah fihak masih saling mengklaim lahan tersebut.
Yang lebih penting ujarnya, dengan segera memedias maka persoalan tersebut saat ini mejadi tuntas, dan tidak menjadi masalah dimasa-masa yang akan datang. Apalagi saksi-saksi dari kedua belah fihak masih banyak untuk mencari solusi masalah ini. Apalagi ujarnya, antara masyarakat di tapal batas tersebut sudah slaing kenal dan banyak yang memiliki ikatan keluarga. ( isa )
