TELUK KUANTAN – Pelaksanaan verifikasi rancangan anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD-P) 2018, bakal dilanjutkan.
Pasalnya pelaksanaan verifikasi dikantor Gubernur Riau, Salasa ( 16/10/2018 ) masih menimbulkan perbedaan, terutama rancangan APBD-P yang telah disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD dengan hasil yang dipaparkan saat verifikasi. Akibatnya hasil verifikasi masih menggantung pula atau belum dapat dikeluarkan SK hasil verifikasi oleh Gubri sebagai salah satu dasar APBD-P 2018 baru dapat digunakan.
“ Jadi sof copy yang berisi draft rancangan program dan kegiatan APBD-P yang dipaparkan ada yang berbeda dengan hasil yang dibahas dan disepakati bersama dewan, tidak semua memang,”ujar Rustam Efendi, anggota badan anggaran ( Banggar ) DPRD Kuansing, Rabu ( 17/10/2018 ).
Menurut Rustam Efendi, dewan sempat mempertanyakan perbedaan soft copy draft rancangan yang dipaparkan tersebut dengan yang telah disepakati bersama. Pemkab beralasan, terjadi salah kirim soft copy rancangan ke BPKAD Riau.
" Kok bisa salah kirin,"ujar tersenyum kecut.
Atas terjadinya hal ini kata Rustam, Pemprov Riau meminta dilakukan pembahasan lagi sesuai hasil kesepakatan bersama Pemkab dan dewan sebelum dilanjutkan kembali. .
" Kami apresiasi BPKAD Riau yang meminta program dan kegiatan yang diverifikasi hasil pembahasan bersama dewan dan Pemkab,"katanya.
Kepala Bappeda Litbang Kuansing, Maisir tidak menampik hal ini. Memang katanya ada kekurangan-kekurangan dari soft copy bahan yang dipaparkan saat itu karena mungkin terjadi karena terburu-buru mengejar deadline.
Namun hal ini masih dapat diperbaiki setelah SK Gubernur Riau turun.
“ Nanti selama tujuh hari akan bisa dilakukan perbaikan,”ujarnya.
Katanya dalam verifikasi ditegaskan, program dan kegiatan APBD-P harus mengacu kepada hasil pembahasan bersama Pemkab dan dewan termasuk juga RPKD.
“ Kalau tidak ada dalam RKPD dan hasil pembahasan bersama ya tidak bisa itu ditegaskan dalam verifikasi oleh Pemprov Riau”ujarnya. ( isa )
