Bahas Dana Aspirasi, Komisi B Sharing Informasi dengan BPKAD Kota Padang

Bahas Dana Aspirasi, Komisi B Sharing Informasi dengan BPKAD Kota Padang
Komisi B DPRD Kuansing di BPKAD Padang

TELUK KUANTAN -  Komisi B DPRD  kabupaten Kuantan Singingi( Kuansing ) , menggelar kunjungan kerja ( Kunker ) ke DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Padang, Kamis ( 14/12/2017) lalu.

Salah satu yang menjadi pembahasan komisi yang membidangi masalah keuangan dan perekonomian tersebut membahas pengelolan kegiatan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dalam APBD.

Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Sardiono didamping ketua Komisi B, Andi Nurbai, Wakil Ketua Komisi B,  Rosi Atali, Sekretatis Komisi B, dan anggota masing-masing Rustam Efendi, Jefri Antoni, Raden, Masran Ali, Naswan, Asnidar, Rino Elpando dan Raden serta H Sutoyo.

Menurut anggota Komisi B, Rustam Efendi, Kuansing perlu mencontoh tata kelola pengelolaan kegiatan aspirasi dewan yang diusulkan dalam APBD Kota Padang. Disana mereka membuat peratuan Walikota ( Pewako ) yang berisi seluruh usulan pembangunan yang disampaikan anggota dewan baik melalui Musrenbang, reses dan yang lainnya.

“ Ini menjadi dasar hukum masuknya aspirasi pembangunan dari masyarakat yang berasal dari anggota dewan, selama ini kan banyak pertanyaan. Jadi himpun terlebih dahulu aspirai dari anggota dewan baik melalui Musrenbang,reses dan kegiatan lainnya. Lalu semua direkap baru dibuat Perwako,”ujarnya.

Namun seluruh aspirasi tersebut katanya belum tentu direalisasikan seluruhnya. Semisal ada usulan sebesar Rp 10 milyar yang dapat direalisasikan mungkin Rp 1 Milyar seperti untuk jalan, jembatan, bangunan pendidikan, kesehatan dan program lainnya setiap tahunnya.

“ Tetapi yang jelas seluruh aspirasi yang disampaikan setiap tahun dirangkum dalam Perwako terlebih dahulu,”ujarnya.

Mengapa  pemerintah kota Padang melaksanakan hal ini, karena aspirasi masyarakat melalui anggota dewan kadang masuk tidak hanya pada saat Musrenbang, reses namun secara mendadak baik hasil kunjungan anggota dewan maupun elemen masyarakat yang menyampaikannya.

“ Kadang kan masyarakat, sekolah, menyampaikan keluhan kepada anggota dewan terkait kondisi ditempat mereka,”ujarnya.

Hal positif ini katanya, akan dicoba direalisasikan di Kuansing dan dikoordinasikan dengan Pemkab Kuansing. Namun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada tahun anggaran 2019 yang akan datang. ( isa )

Berita Lainnya

Index