n PEKANBARU - Rasionalisasi pembayaran Tunjangan Beban Kerja (TBK) sama sekali tidak berdampak pada efesiensi anggaran. Sifatnya tidak lebih untuk mendisplinkan para PNS di lingkungan Pemprov Riau. Demikian dikatakan Asisten III Setdaprov Riau Hardy Jamaluddin, Selasa (13/5/14).
Menurutnya, kalau pun dihitung-hitung, efesiensi akibat rasionalisasi TBK tersebut tak lebih dari 5 persen. "Kecil kalau itu, pembayaran dilakukan berdasarkan kehadiran kedisplinan. Paling-paling tak sampai 5 persen, kata Hardy.
Hal itu papar Hardy, karena memang jumlah TBK yang diterima juga tidak terlalu besar. Jika dirata-ratakan untuk pimpinan Rp9 juta, sementara dibawahnya berkisar Rp5 juta. Sehingga, kalau pun dikurangi pemotongan karena absesni dan penilaian kinerja, tidak begitu banyak.
"Orang nilai tunjanganya juga kecil, kalau dirata-ratakan tak sampai 5 juta. Kadis saja 9 juta cuma. Dibanding kabupaten lain, masih kalah. Itu bukan efesiensi, jadi kalau tak masuk kantor dia sendiri di potong," ujar hardy lagi. ( sumber : riauterkini.com )
