Kurang Jelas Kontribusi Perusahaan Perkebunan

Kurang Jelas Kontribusi Perusahaan Perkebunan

TELUK KUANTAN – Kontribusi nyata yang diberikan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit ( PKS ) kepada daerah dan warga masyarakat belum jelas.  Karena itu, kedepan perluasan izin pembangunan baru bagi perusahaan kelapa sawit dan PKS perlu ditinjau ulang. Kecuali pendirian industry hilir kelapa sawit  yang memiliki nilai tambah.

" Kabupaten Dhamasraya  sudah memutuskan bahwa daerah mereka tertutup bagi, kelapa sawit karena dianggap kurang ramah terhadap lingkungan, Kuansing kedepan juga perlu memikirkan hal ini,"ujar pemerhati tata ruang Ir Mardianto Manan, MT belum lama ini.

Menurutnya dari sisi pengadaan barang dan jasa oleh fihak perusahaan perkebunan, belum dilakukan di Kuansing. Padahal perusahaan dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah ( UKM ) perlu memberdayakan UKM lokal dengan melaksanakan pengadaan barang dan jasa di daerah dimana mereka beroperasi. Hal ini akan menumbuhkembangkan UKM di daerah operasi mereka.

Dari sisi tenaga kerja, kalau boleh diadit ujarnya banyak datang dari daerah lain. Hal tersebut karena perusahaan menginginkan tenaga kerja yang bekerja diperusahaan mereka tergantung kepada mereka sehingga mudah dikendalikan. Begitu juga dari sisi informasi mengenai tenaga kerja, perusahaan juga tidak transparan.

Dari sisi  pendapatan daerah juga demikian tambah Mardianto Manan. Pajak perkebunan kelapa sawit dan PKS lebih banyak diterima pusat, karena itu beberapa waktu lalu ada tuntutan dari daerah penghasil kelapa sawit agar mereka diberi dana bagi hasil ( DBH), namun hal tersebut tampaknya tidak berhasil.

Mengingat kondisi ini ujarnya, sudah selayaknya kedepan diperlukan kajian yang mendalam jika ada perusahaan baru yang ingin menanamkan investasinya di Kuansing. Karena dari sisi apapun tampaknya belum dapat menjadi simultan pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi hanya dirasakan justru dari kelapa sawit yang ditanam masyarakat.
" Kalau usaha kelapa sawit warga yang dikembangkan justru lebih, tapi sebaiknya untuk kelapa sawit memang dikaji benar dampaknya bagi daerah dan lingkungan, apakah sudah over kapasitas atau masih ideal,"pungkasnya. ( ktc1)

Berita Lainnya

Index