TELUK KUANTAN - Di Kabupaten Kuantan Singingi ( Kuansing ) Riau juga terdapat warga penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ).
Warga terkategori PMKS diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, disabilitas, fakir miskin, remaja putus sekolah dan jompo.
" Mereka harus diberdayakan agar mereka tetap produktif walaupun ada keterbatasan,"kata Salfentri Pendamping Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Riau tahun 2015.
Selama ini program pemberdayaan bagi pemyandang PMKS ini banyak berasal dari APBN. Kedepan APBD Kuansing juga harus memgalokasikannya.
" Agar warga kategori PMKS dapat hidup seperti yang lainnya,"kata Salfentri.
Hal ini yang salah satu alasan mendorong mantan Sekdes Ujung Tanjung Kecamatan Benai maju dalam Pemilu 2024 dari Partai Golkar pada Dapil II yang meliputi Kecamatan Benai, Logas Tanah Darat dan Pangean.
Menguliti pekerjaan yang digeluti Salfentri selama ini sebagian besar dihabiskan menangani masalah kesejahteraan sosial.
Jejak tersebut terpapar berikut ini. Sebagai pendamping KUBE kecajatan Benai tahun 2008 hingga 2019. Pendamping Raskin tahun 2012 hongga 2018. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ( TKSK) tahun 2012 hingga 2023. Pendamping Bantuan Pangan non tunai (BPNT) dan Sembako tahun 2018 sampai 2023.
Salfentri juga Koordinator Kabupaten tTenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan tahun 2014 hingga 2023. Ketua Gapoktan tahun 2009 sampai sekarang.
" Jadi harus semakin banyak dana APBD Kuansing yang dianggarkan untuk mengurangi dan memperhatikan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena apabila hal ini bisa teratasi maka ekonomi PMKS akan membaik maka sejahterah lah hidup mereka,"katanya.
Contoh katanya dari APBD Kuansing dapat dianggarkan program untuk bantuan kursi roda bagi disabilitas atau penyandang cacat.
" Jadi warga disabilitas dapat tetap bergerak dan produktif. Selain kursi roda juga bantuan modal bagi mereka untuk berkedai atau yang sesuai dengan keahlian mereka;"paparnya.
Pengalamannya dalam menangani warga PMKS ada warga tuna netra yang diberi modal dapat mengembangkan usaha pembuatan atap rumbia.
" Untuk warga remaja putus sekolah karena maasalah ekonomi dilatih di Pekanbaru selama 6 bulan dengan fokus keterampilan kerja,"katanya.
Jadi lanjutnya program-program pemberdayaan PMKS dengan membentuk kelompok KUBE dan modal usaha harus besar dalam APBD Kuansing.
“ Saya berjuang untuk itu jika diberi amanah rakyat karena melihat langsung masalah PMKS yang belum dapat perhatian. Kalau ada didewan tentu akan lebih mudah memuluskan warga PMKS ini karena dewan ada fungsi anggaran,”ujar mantan Ketua BPD Desa Ujung Tanjung Benai.
“ Masalah insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan tentu juga,”pungkasnya.( adv )