TELUKKUANTAN - Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam beberapa tahun tak menentu. Karena itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing Hendra AP MSi mengaku akan memperketat pengelolaan anggaran.
"Ini harus kita lakukan sekarang, karena kondisi keuangan kita belakangan ini tak menentu," kata Kepala BPKAD Kuansing Hendra kepada para wartawan di Telukkuantan, Selasa (30/10) kemarin.
Disampaikannya, realisasi hingga saat ini untuk DBH target Rp 174 miliar, terealisasi Rp117 miliar atau 67 persen. Sedangkan DAU, ditarget Rp608 miliar, terealisasi Rp515 miliar sebesar 83,3 persen. "Ini lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan gaji," sebutnya.
Dan bagi hasil pajak provinsi, kata Hendra, target Rp91 miliar, terealisasi baru sebesar Rp 26 miliar atau sebesar 28.06 persen. "Sedangkan sumber penerimaan Kuansing memang masih sangat bergantung kepada dana perimbangan (dana bagi hasil pajak dan bukan pajak) dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi," jelasnya.
Sementara, PAD juga masih berkisar 50 persen. Tentu masih ada kesempatan OPD untuk mengejar realisasi sebagaimana target. "Mudaha-mudahan kita berharap hingga akhir Oktober atau November ini, transfer tersebut dapat terpenuhi," harapnya.
Jika tidak, menurut Hendra, tentu harus ada langkah-langkah yang akan diambil agar tidak terjadi defisit. Karena akan berdampak terhadapbpembayaran kegiatan tahun 2018 ini. "Karena provinsi saja infonya Rp1,5 triliun mengalami defisit," katanya.
Dan akibat kondisi keuangan daerah yang tak menentu ini, diakui, berpotensi juga terhadap alokasi dana desa (ADD). "Ini yang kita khawatirkan terhadap kondisi daerah saat ini," pungkasnya.( isa)
