Pasca WTP : Pengelolaan Keuda Belum Terlihat Transparan dan Akuntable

Pasca WTP : Pengelolaan Keuda Belum Terlihat  Transparan dan Akuntable
Bupati H Sukarmis saat menerima opini WTP dari BPK Riau tahun 2012 lalu. ( isa )

TELUK KUANTAN - Pemkab Kuansing tahun ini kembali bertekad mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Diharapkan, jika Pemkab kembali meraih opini WTP akan terlihat kebijakan yang mendukung kelayakan sebagai penerima WTP.

" Tahun lalu Pemkab beroleh WTP, namun ketika masyarakat menginginkan informasi mengenai keuangan ( APBD ) tidak mudah mendapatkannya, jangan bicara mengenai arus kas dan transaksi yang sudah dilakukan, berbicara mengenai informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBD seperti jenis kegiatan, lokasi dan jumlah dana cukup susah mendapatkanya,"ujar pemerhati masalah kebijakan publik, Pazli Mahyudin, S.Ip, M.Si, Senin ( 4/3 ) . Sejatinya kalau Pemkab sudah memperoleh WTP dan itu berarti yakin dengan proses yang sudah dilaksanakan sesuai aturan, kebijakan keuangan sudah dapat diakses di website milik Pemda misalnya, agar mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan Gubernur DKI Jokowi ujarnya menempelkan APBD itu hingga ke RT/RW demi membuka transparansi ini.

" Itu baru dalam tahap itu, belum lagi kalau Kita bicara mengenai akuntabilitas transaksi keuangan yang ada," ujarnya.

Contohnya pertanggungjawab pengunaan dana ATK, ujarnya secara umum dalam prinsip-prinsip keuangan daerah yang baik harus juga disertai dengan kartu opname/stok barang. Artinya dari sistem ini akan terlihat berapa barang yang dibeli sebelumnya, yang sudah diambil dan karena sudah habis baru dibeli lagi.

" Sangat jelas itu, berapa yang dibeli per semester, siapa yang mengambil lalu habis dan bisa dibeli kembali, tidak asal kwitansi saja,"ujar Dosen FISIP UNRI ini.

Begitu juga dengan asas kepatuhan dan dan kemampuan melaksanakan pengendalian intern menurutnya harus terus diperkuat. Karena masih banyak proyek-proyek yang tidak selesai, pengesahan APBD yang terlambat yang merupakan salah satun kegagalan membangun sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada sistem yang cukup lemah.

" Upaya Bupati Sukarmis menginstruksikan bawahan bekerja maksimal ternyata tidak bersambut dilevel kadis. Buktinya masih ada proyek terlambat, APBD molor dan sebagainya,"ujar Pazli Mahyudin.

Karena itu Ia menyarankan, agar kedepan Pemkab pasca dapat mempertahankan WTP ini juga menyertai dengan membangun perangkat sistem informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan dengan baik.

Selain itu ujarnya, Ia juga mengharapkan praktek moral hazard yang selalu ada dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalisir. Morald hazard ini kan salah satu bentuk dari terjadinya pengingkaran sistem pengelolaan yang baik dan taat asas. Karena itu semua pejabat pengelola keuangan harus dapat mempertahankan idealisme mereka dari pengaruh dan tekanan. ( isa  )

Berita Lainnya

Index