"Tak ada persoalan dengan APBD sekarang lagi. Sekarang itu yang harus didapati oleh pemerintah adalah nomor registrasi Perda APBD Kuansing tahun 2017 di Pemprov Riau. Kalau sudah, bisa dilakukan tahapan selanjutnya agar APBD bisa digunakan," desak Musliadi saat dihubungi wartaean Kamis (18/5/2027).
Menurut Musliadi, tidak perlu menunggu SKRekomendasi Hasil Evaluasi dari Gubernur Riau terkait APBD Kuansing ini. Menurutnya lagi, cukup dengan mendapatkan nomor registrasi perda. "Kalau SK Gubernur itu kan administrasi saja, yang penting itu nomor register perda APBD itu. Sudah ada atau belum," katanya.
Jika belum, Ketua PKB Kuansing ini meminta agar Pemkab Kuansing melalui TAPD Kuansing fokus mengurusi itu.
"Itu yang penting. Kalau belum dapat nomor register, harus segera didapat. Soal SK rekomendasi evaluasi dari gubernur bisa menyusul, karena kita kan juga sudah tahu hasil evaluasinya," katanya.
Ia juga minta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA) juga perlu dilaksanakan sejak sekarang sehingga ketika Perda APBD sudah sesai DPA juga sudah segera diberikan ke OPD.
Musliadi berharap, APBD Kuansing 2017 bisa secepatnya digunakan, karena menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah.
"Kalau sudah ada nomor registernya, silahkan lakukan tahapan selanjutnya agar bisa secepatnya dimanfaatkan," pintanya lagi.( isa )
