Portal Online Kebanggaan Masyarakat Kuansing

APBD 2013 Disyahkan, Sejumlah Kegiatan Dianulir DPRD

Senin,28 Januari 2013 | 05:48:00   Dibaca: 1568 kali
APBD 2013 Disyahkan,  Sejumlah Kegiatan Dianulir DPRD
Ket Foto : Bupati H Sukarmis menerima draft APND 2013 Dari Ketua DPRD Muslim. ( isa )

TELUK KUANTAN - DPRD Kuansing memberikan persetujuan dan mengesyahkan draft Ranperda APBD 2013 menjadi Perda pada sidang paripurna DPRD Kuansing, Senin ( 28/1 ) siang. Walaupun disetujui, sejumlah kegiatan dianulir DPRD.

Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Muslim didampingi Wakil Ketua Elpius dan Sardiyono dan dihadiri oleh Bupati H Sukarmis, Kapolres AKBP Wendry Purbvyantoro, Kajari Teluk Kuantan Maryono, SH, MH, Pabung Mayor ( Inf ) Rio Purwantoro, Plh Sekda Frederik, SE, MM, Asisten, Kadis, Kaban, Kakan Direktur RSUD, Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai dan undangan lainnya.

            Sebelum disyahkan, juru bicara Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Kuansing, Musliadi, S.Ag  melaporkan hasil pembahasan kepada seluruh anggota DPRD Kuansing yang hadir saat itu. Menurutnya, sebelum disyahkan Bupati Kuansing terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar nota keuangan pada tanggal 15 Januari 2013 lalu.  

Sebelum juga telah dilaksanakan pembahasan KUA-PPAS oleh komisi-komisi dari tanggal 7 Januari sampai dengan 11 Januari, yang selanjutnya hasil pembahasan itu merupakan masukan untuk Banggar dalam pembahasan RAPBD.

            Maksud dan tujuan penyusunan pendapat akhir Banggar cetus Musliadi merupakan penyampaian laporan akhir perumusan terhadap Ranperda APBD 2013 kepada masyarakat dalam forum sidang paripurna yang terbuka untuk umum sehingga diketahui secara luas. Serta sebagia dasar pengambilan keputusan akhir sesuai PP Nomor 16 Tahun 20120 Pasal 85 Ayat 2 dan Peraturan DPRD Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 110 Ayat 3 Huruf A angka 1.

                Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan Banggar ujarnya, Banggar bersama TAPD telah menyepakati sejumlah hal terkait pergeseran anggaran, penundaan atau penghapusan anggaran yang dianggap bukan prioritas utama dan penganggaran kegiatan berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan ke DPRD maupun usulan ke Pemkab melalui Musrenbang disejumlah Satker.

            Untuk Dinas Pendidikan ungkapnya, pembangunan tower di SMA Pintar dibatalkan dan dialihkan bagi kegiatan lain dengan alasan kualitas air yang tidak standar sehingga bila dibangun tidak maksimal penggunaannya. Relokasi dan pembangunan TK Pertiwi dibatalkan. Penambahan anggaran untuk pembangunan pagar SMK 1 Benai, pagar SDN 20 Langsat Hulu, pagar SDN Muara Sentajo, pengadaan meubiler SDN 25 Teluk Beringin, Meubiler SDN 21 Pulau Mungkur, Meubiler SDN 08 Sumber Jaya, Meubiler SDN 08 Sumber Jaya, Meubiler SMA Kelas Jauh Kari, Meubiler SMA 2 Singingi, Meubiler SMPN 4 Singingi, pembangunan WC TK Muara Sentajo dan Logas Tanah Darat, pagar SDN 03 Kelas Jauh Ketaping jaya, Pagar SMAN 1 Gunung Toar, pembangunan RKB SMA 1 Cerenti Kelas Jauh.

            Pada Dinas Cipta Karya bebernya, pembangunan hotel dan UNIKS hanya disetujui anggaran penyusunan DED. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dilakukan penambahan untuk itu eksekutif agar menganggarkan kegiatan yang merupakan apsirasi masyarakat yang telah disampaikan selama pembahasan APBD 2013. Kegiatan pembangunan pasar tradisional berbasis modern di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan hanya untuk penyusunan DED. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan  Pemuda Olahraga dilakukan penambahan anggaran untuk pembangunan lapangan bola di kecamatan Cerenti dan Pangean, pengadaan alat musik tradisional dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang wisata Batang Koban.

            Untuk Dinas Perikanan, anggaran operasional alat berat dialihkan untuk kegiatan lain karena status alat berat merupakan pinjam pakai dari pusat sehingga tidak tercatat dalam asset Pemkab, karena itu tidak dibenarkan menggunakan dana APBD  untuk operasional kecuali bila proses hibahnya sudah selesai.

            Bagian Pelayanan Pertanahan Setda ujarnya, anggaran pengadaan lahan di depan Sekolah Pintar seluas 2100 meter persegi dibatalkan. Dinas ESDM dianggarkan pembangunan jaringan listrik bagi daerah yang tidak tertampung dalam bantuan APBN dan APBD Provinsi. ( isa )


Baca Berita Lainnya
Tulis Komentar
comments powered by Disqus
.