Portal Online Kebanggaan Masyarakat Kuansing

Cak Mus : Perlu Ketelitian Bahas KUA-PPAS Disaat RPJMD dan OPD Berubah

Senin,10 April 2017 | 07:45:00   Dibaca: 1272 kali
Cak Mus : Perlu Ketelitian  Bahas KUA-PPAS Disaat RPJMD dan OPD Berubah
Ket Foto : Musliadi. ( grc )
TELUK KUANTAN - Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi minta masyarakat memahami pembahasan KUA-PPAS perlu ketelitian sebab RPJMD dan organisasi perangkat daerah ( OPD ) baru saja berubah.

Hal tersebut dikatakan Musliadi saat bincang-bincang dengan wartawan, Senin ( 10/4 ) kemaren. " Orang berpikiran seolah pembahasan sudah lama, padahal KUA-PPAS masukkan akhir Februai dibahas awal Maret lalu ada perbaikan atas usulan anggota dewan, revisi dikembalikan Pemkab akhir Maret dan sekarang pembahasan kembali dilanjutkan . Berarti baru sebulan lebih sedikit, bukan berbulan-bulan, kecuali dimulai Desember atau Januari,"ujar pria yang akrab disapa Cak Mus itu.

Menurut Musliadi yang perlu diingat  pembahasan KUA-PPAS memang perlu kehati-hatian. Pasalnya ini merupakan pembahasan perdana RPJMD yang disusun pasangan Mursini-Halim ditambah lagi dengan penerapan organisasi perangkat daerah ( OPD ) yang baru.

Dengan dua kondisi ini tentu akan ada perubahan lokasi program di OPD dan fokus pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai visi dan misi MH yang dituangkan dalam RPJMD.

 " Maka Kita meneliti betul program-program yang diusulkan termasuk anggarannya. Jangan sampai ada program yang wajib tapi tidak masuk atau tumpang tindih. Karena jelas masih  ada kelemahan pas OPD perdana diterapkan,"ujarnya.

Dirinya memberi contoh program di Badan Kepegawanan Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Ortal Setda. Di  Bagian Ortal mereka menemukan ada program pembinaan kepegawaian. " Apakah hal ini tidak tumpang tindih dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,"ujarnya.

Belum lagi ujarnya,  dalam pelaksanaan sekarang terjadi tumpang tindih antara Tupoksi Bagian Umum dan Bagian Humas dan Protokol. " Ini harus diclearkan jangan sampai tumpang tindih ,"ujarnya.

Begitu juga lanjutnya dewan ingin ada pemerataan anggaran antar OPD yang lebih baik dan tidak terlalu lebar. Contohnya dana makan dan minum rapat dan kegiatan terjadi ketidak seimbangan antara Bappeda Litbang dan BPKAD dengan OPD lainnya.

 " Di Bappeda Litbang dan BPKAD dananya rata-rata 80 juta pertahun di OPD lain cuma 5 juta. Memangnya cuma dua instansi itu yang membutuhkannya, OPD lain juga  bekerja dan punya tugas berat juga. Begitu juga dana konsultasi dan koordinasi luar daerah, Bappeda Litbang dan BPKAD  dananya diatas 600 juta, OPD lain ada 175 juta dan 200 juta. Kan timpang sekali,ini baru dianggaran kantor belum anggaran antar OPD yang juga timpang dan perlu diseleraskan," "cetusnya.

Belum lagi bebernya dana kecamatan juga turun drastis. Dulu untuk operasional mereka dialokasikan rata 800 juta setahun sekarang 400 juta.

" Harus diingat tugas kecamatan itu berat. Tugas mereka membina desa dan kelurahan dan masyarakat termasuk mendukung kegiatan Pemkab,kerja mereka turun ke desa, mensukseskan kegiatan Kabupaten dikecamatan dan kegiatan dikabupaten. Mobilitas mereka cukup dinamis dan tinggi sekali,"ujarnya. 

Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kuansing, Rustam Efendi. Seperti progrm penyaluran bibit kelapa sawit. Tahun ini ujarnya, Pemkab mengusulkan pengadaan bibit lebih kurang 76 ribu. Menurutnya DPRD meminta Pemkab memastikan lahan tersebut tersedia sehingga nantinya tidak mubazir dan tidak terkendala dilapangan.

Kemudian masalah sasaran penyaluran bibit kelapa sawit Pemkab juga harus memperjelas sasarannya, apakah untuk masyarakat miskin atau menengah. " Kalau untuk masyarakat menengah bisa saja mereka diberikan bibit lalu biaya pemeliharaan ditanggung mereka,"ujarnya.

Tetapi katanya kalau untuk masyarakat miskin tentu perlu ditunjang dengan program berikutnya. seperti subsidi pupuk dan pemelihatan misalnya selama dua tahun. " Kalau bibit saja diberikan tentu mereka juga terkendala saat pemeliharaan,"ujarnya.

" Makanya Kita ingin ini diperjelas programnya, jangan sampai nanti yang menikmati bukan masyarakat yang benar-benar perlu disubsidi,"ujar Rustam.

Kata Rustam komisi di DPRD saat ini secara marathon  dari pagi hingga sore terus mengebut pembahasan KUA-PAS bersama OPD setiap harinya.Jika pembahasan selesai, revisi atas seluruh masukan dan saran akan dilakukan sebelum penetapan KUA-PPAS. Karena itu sesi pembahasan saat ini sangat urgen, sebab jika sudah disepakati program yang akan dilaksanakan serta plafond anggarannya setelah itu tidak boleh ada revisi baik program atau alokasi anggaran.

" Misal setelah penetapan bersama KUA-PPAS antara Pemkab dan DPRD tiba-tiba ada keinginan menambah atau mengurangi program dan plafond anggaran karena tertinggal atau lupa padahal penting tidak bisa lagi. Karena itu mumpung KUA-PPAS masih dibahas jika ada usulan urgen segera disampaikan,"ujar Rustam.

Setelah KUA-PPAS disyahkaj akan dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan rancangan APBD oleh Bupati ke DPRD.Rancangan APBD akan berisi rencana kerja dan anggaran ( RKA) masing-masing program.

. " Contoh kegiatan pelatihan, kalau dalam KUA-PPAS hanya alokasi total. Dalam RKA lebih rinci terkait jumlah narasumber dan honor, jumlah peserta dan honor, dana konsumsi pelatihan, sewan tempat, ATK, biaya penginapan peserta dan lain-lain . RKA ini akan kembali dibahas dewan dan Pemkab sebelum disyahkan,"pungkasnya. ( isa) . 

Baca Berita Lainnya
Tulis Komentar
comments powered by Disqus
.