Aspirasi disampaikan ketua Forum Kades Kuansing, Emil Harda kepada ketua DPRD Kuansing, Andi Putra diruang hearing. Turut mendampingi Andi Putra ketua Komisi A, Musliadi dan Ketua Komisi B, Rustam Efendi dan anggota dewan lainnya.
Dipaparkan Emil Harda, saat ini diseluruh Riau, Kuansing merupakan yang terendah dalam hal pemberian gaji dan tunjangan bagi perangkat desa. Untuk Kades misalnya, mereka baru menerima gaji sebesar 1.5 juta perbulan. Hal ini jauh dari upah minimum kabupaten dan provinsi.
" Di Riau rata-rata sudah 2.2 juta perbulan ditambah tunjangan kesehatan dan beban kinerja. Tunjangan kesehatan wajib karena sudah diatur dalam UU. Ini belum ada di Kuansing,"ujarnya.
Bahkan di kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) yang baru terbentuk ujar Emil Harda, Kades mendapatkan gaji sebesar 4 juta ditambah tunjangan kesehatan dan beban kinerja.
Agar aspirasi perangkat desa ini terwujudnya ujar Emil Harda, forum Kades meminta dewan membantu perjuangan mereka merealisasikan penganggaan dana desa dalam APBD sebesar 10 persen. Kalau diselaraskan dengan jumlah APBD maka jumlahnya sebesar 78 Milyar.
" Sekarang baru 53 Milyar. Kalau masih 53 Milyar untuk tahun 2017 maka upaya peningkatan gaji dan tunjangan beban kinerja tidak akan bisa terlaksana. Maka Kami minta dewan membantu perjuangan perangkat desa. Surat usulan peningkatan gaji dan tunjangan sudah kami masukkan ke Pemkab,"ujarnya.
Menanggapi hal ini ketua DPRD, Andi Putra meminta rincian usulan pada Kades secara tertulis. Nanti akan dibahas bersama Pemkab saat pembahasan APBD 2017 bersama Pemkab sesuai kemampuan keuangan daerah. ( isa )
