Sebelum Sertifikasi Guru Dibayarkan, Wabup Minta Dilakukan Audit

Sebelum Sertifikasi Guru Dibayarkan, Wabup Minta Dilakukan Audit
Wabup Kuansing, H Halim dan guru. ( ktc/rgc)

TELUKKUANTAN – Pembayaran sisa tunjangan profesi guru (TPG) atau yang biasa disebut tunjangan sertifikasi guru di Kuantan Singingi ( Kuansing ), Riau, selama 4 bulan, mulai dari September hingga Desember 2016 akan diupayakan tahun 2017 ini.
Namun Wakil Bupati ( Wabup ) Kuansing, H Halim meminta agar sebelum dilakukan pembayaran terhadap sisa dana sertifikasi guru tersebut terlebih dahulu dilakukan audit oleh pihak berwenang.

"Sertifikasi guru boleh dianggarkan di APBD, tapi belum tentu bisa kita bayar, karena harus dilakukan audit," ujar Wabup Halim kepada wartawandi Telukkuantan, Selasa (7/3/2017).

Pasalnya Wabup sendiri tidak ingin Pemkab tersangkut persoalan hukum soal penganggaran dan pembayaran dana TPG ini nantinya. Apalagi katanya, masalah dana sertifikasi sudah dalam proses hukum yang harus dipatuhi.

Oleh sebab itu orang nomor dua di Kuansing tersebut meminta dilakukan audit oleh BPKP RI agar pihaknya tidak tersangkut persoalan hukum. Karena itu ecara pribadi, meski nantinya sudah dianggarkan di APBD, pihaknya belum akan menyetujui pembayaran sebelum ada hasil audit soal penggunaan dana ini.

"Karena sampai hari ini belum ada audit dari BPK atau BPKP. Dan ini perlu audit. Jadi, kalau saya pribadi tidak akan sanggup membayar sebelum ada legalitasnya, ntah kalau pimpinan mau membayarnya," katanya.

Karena sesuai aturan, kata Wabup Halim, penggunaan dana TPG ini jelas dan tidak bisa digunakan untuk yang lain. "Makanya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, perlu dilakukan audit sebelum dibayarkan," katanya lagi.

Dengan dilakukannya audit, Pemkab Kuansing memiliki dasar atau legalitas untuk pembayaran TPG ini. "Kalau tak ada hitam diatas putih, bagaimana bisa dibayar," katanya.

Kendati belum ada audit, namun pihaknya tetap akan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPG ini di RAPBD 2017. "Kita anggarkan dulu, tapi sebelum dibayar, tentu audit harus ada. Apalagi ini adalah hak guru yang harus mereka terima," pungkas Wabup Halim.(isa
)

Berita Lainnya

Index