TELUK KUANTAN - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing sudah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) RI untuk penggunaan tahun anggaran 2011 yang lalu.
Seperti dilaporkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap penggunaan dana Dinas Pendapatan Daerah Kuansing tahun anggaran 2011 terdapat dua temuan. Pertama temuan tentang pembayaran honorarium dua kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar Sebesar Rp125.450.000,00 dan kedua penggunaan biaya pemungutan PBB melebihi standar sebesar Rp202.533.400,00.
" Sudah-sudah Kita tindak lanjuti, walaupun belum seluruhnya selesai,"ujar Kadis Pendapatan Daerah Kuansing, Nafrial, SP, MM yang dihubungi terkait hal ini, Senin ( 14/1 ) siang.
Sesuai mekanisme kata Nafrial yang juga mantan Kabag Keuangan Setda tersebut, jika ada temuan seperti tentang pembayaran honorarium dua kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar Sebesar Rp125.450.000,00 dan kedua penggunaan biaya pemungutan PBB melebihi standar sebesar Rp202.533.400,00, maka BPK RI akan menyurati Pemkab untuk melakukan tindak lanjut, seperti pengembalian oleh penerima uang tersebut kepada kas negara.
Satker terkait dalam hal ini Dispenda Kuansing ujarnya, akan meneruskan saran dan instruksi dari Pemkab berdasarkan saran BPK kepada masing-masing penerima. Kalau sarannya berupa pengembalianuang kepada kas daera, maka pihaknya selaku Kadispenda akan menyurati para penerima untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Terkait temuan ini ujarnya mengulangi, Ia mengaku sudah menerima surat dari Pemkab agar dilakukan pengembalian oleh penerima. Saat ini proses pengembalian terus dilakukan penerima. Namun karena keterbatasan tentu saja pengembalian tidak dilakukan secara keseluhan melainkan secara bertahap. Karena juga ada mekanisme pengembalian dana seperti hal ini yang diatur negara ( tidak sekaligus ) dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. ( isa )
Seperti dilaporkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap penggunaan dana Dinas Pendapatan Daerah Kuansing tahun anggaran 2011 terdapat dua temuan. Pertama temuan tentang pembayaran honorarium dua kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar Sebesar Rp125.450.000,00 dan kedua penggunaan biaya pemungutan PBB melebihi standar sebesar Rp202.533.400,00.
" Sudah-sudah Kita tindak lanjuti, walaupun belum seluruhnya selesai,"ujar Kadis Pendapatan Daerah Kuansing, Nafrial, SP, MM yang dihubungi terkait hal ini, Senin ( 14/1 ) siang.
Sesuai mekanisme kata Nafrial yang juga mantan Kabag Keuangan Setda tersebut, jika ada temuan seperti tentang pembayaran honorarium dua kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar Sebesar Rp125.450.000,00 dan kedua penggunaan biaya pemungutan PBB melebihi standar sebesar Rp202.533.400,00, maka BPK RI akan menyurati Pemkab untuk melakukan tindak lanjut, seperti pengembalian oleh penerima uang tersebut kepada kas negara.
Satker terkait dalam hal ini Dispenda Kuansing ujarnya, akan meneruskan saran dan instruksi dari Pemkab berdasarkan saran BPK kepada masing-masing penerima. Kalau sarannya berupa pengembalianuang kepada kas daera, maka pihaknya selaku Kadispenda akan menyurati para penerima untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Terkait temuan ini ujarnya mengulangi, Ia mengaku sudah menerima surat dari Pemkab agar dilakukan pengembalian oleh penerima. Saat ini proses pengembalian terus dilakukan penerima. Namun karena keterbatasan tentu saja pengembalian tidak dilakukan secara keseluhan melainkan secara bertahap. Karena juga ada mekanisme pengembalian dana seperti hal ini yang diatur negara ( tidak sekaligus ) dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. ( isa )
