Ketua Komisi B DPRD Kuansing, Rustam Efendi. ( ktc )

Tanpa Dukungan Provinsi dan Warga Sumbar, PLTA Lubuk Ambacang Sulit Terwujud

Senin,06 November 2016 - 10:34:00 WIB
Share Tweet Google +

TELUK KUANTAN - Tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, upaya Kuansing membangun PLTA Lubuk Ambacang akan sulit terwujud. Walaupun Kuansing sangat membutuhkan kehadiran PLTA tersebut untuk menggesa kemajuan berbagai sektor didaerah ini terutama listrik, pariwisata perikanan dan yang lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikataka ketua Komisi B DPRD Kuansing, Rustam Efendi, S.Sos saat berbincang-bincang dengan wartawan, Kamis ( 3/11/2016 ) lalu di ruang tunggu ketua DPRD Kuansing. " Alasannya karena desa-desa yang akan terendam karena pembangunan PLTA Lubuk Ambacang sebagain besar berada di kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat,"ujarnya.

" Apakah mungkin masyarakat nagari atau jorong ( desa-desa ) yang bakal tenggelam akiba pembangunan PLTA Lubuk Ambacang di kabupaten Sijunjung mau pindah atau diganti rugi,"ujarnya menambahkan.

Setahu dirinya survey tentang pembangunan PLTA Lubuk Ambacang sudah pernah dilakukan dimasa lalu. Hasilnya jika PLTA Lubuk Ambacang dibangun maka akan ada sembilan belas jorong atau desa serta tiga kenegerian yang akan tenggelam dan terpaksa direlokasi di kabupaten Sijunjung.

" Makanya tanpa dukungan masyarakat di kabupaten Sijunjung, Pemkab Sijunjung dan Pempov Sumbar sulit terwujud, perlu dibangun komitmen dengan mereka terlebih dahulu, sebelum Pemkab Kuansing mengalokasikan dana survey, studi kelayakan untuk pembangunan PLTA tersebut. Kalau sudah ada komitmen baru mantap dilanjutkan karena Kita juga butuh PLTA untuk listrik, pariwisata dan perikanan serta yang lainnya,"ujar Rustam Efendi .

Sepengetahuan dirinya proses ganti rugi lahan di Sumatera Barat cukup sulit, karena lahan disana terkait dengan ulayat dan lain sebagainya. Lagipula ujarnya, masyarakat disana bergantung hidup pada tanaman pertanian yang membutuhkan lahan yang cukup luas.

" Beda dengan PLTA Singkarak dan PLTA Maninjau, pembangunannya tidak memerlukan relokasi desa dan menenggelamkan desa, karena sudah ada danau untuk pembangunan PLTA di dua tempat itu,"ujarnya.

Selain itu ungkapnya, sewaktu aliran listrik PLTA akan dialirkan ke Kuansing beberapa tahun lalu, kalau tidak salah Pemkab Kuansing pun harus mensupport dana ganti rugi pohon-pohon masyarakat dan lahan disana  yang dilalui jaringan PLTA  antara Kiliran Jao dan Lubuk Jambi." Apalagi ini merelokasi desa tentu butuh kerja sangat keras,"ujarnya.

" Saya pikir proses relokasi desa akibat pembangunan PLTA Lubuk Ambacang di desa-desa yang akan tenggelam atau direlokasi di Sumatera Barat akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan PLTA Lubuk Ambacang, kecuali pemerintah pusat, pemerintah provinsi Riau, Sumatera Barat dan kabupaten yang terkait dengan rencana pembangunan PLTA Lubuk Ambacang berserta masyarakat sama-sama mendukung,"pungkasnya. ( isa )

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT