TELUK KUANTAN - Penurunan penerimaan daerah terutama dana perimbangan dari pusat yang terus terjadi bisa berakibat fatal bagi pembangunan di Kuansing.
" Kalau trend penurunan penerimaan terus terjadi dan kembali seperti tahun 2005, maka pembangunan bisa kolaps, tahun-tahun itu peneriman daerah rata-rata 700 milyar, didalamnya sudah tergabung belanja pegawai, rutin dan pembangunan saat itu,"ujar Sekda Kuansing, H Muharman, M.Pd, Selasa ( 20/9/2016 ) yang dikonfirmasi diruang kejanya.
Sekarang ungkapnya, 700 Milyar dialokasi dalam APBD untuk belanja pegawai dan belanja rutin. " Kalau nantinya trend penurunan dana perimbangan terus terjadi dan pendapatan daerah berkisar antara 700 Milyar hingga 800 Milyar, maka dampaknya ke program pembangunan, karena dana APBD tersedot untuk belanja pegawai dan rutin,"ujarnya.
" Belanja pegawai itu terdiri dari gaji PNS, ada sekitar 6.500 PNS jika dirata menerima gaji 4 juta, maka dibutuhkan dana 312 Milyar setahun, ditambah tunjangan jabatan, beban kinerja pejabat, tunjangan fungsional, dana Kesra pegawai, gaji pegawai honor, dana rutin kantor seperti ATK, pemeliharaan, listrik, telepon, biaya operasional kenderaan, pemeliharaan kantor, dana konsultasi menghabiskan dana 700 Milyar,"ujar Sekda.
Dijelaskan Sekda, andai kata pegawai honor dihapus total tahun anggaran 2017 karena penerimaan dana yang terus turun, maka hanya bisa menghemat pengeluaran 50 Milyar, karena untuk gaji pegawai honor dialokasikan dana sebanyak 50 Milyar setahun, berarti kalau pegawai honor ditiadakan mulai tahun 2017, dana untuk belanja pegawai dan rutin menjadi 650 Milyar, itupun porsinya masih besar kalau penerimaan daerah nanti berkisar 700 sampai dengan 800 Milyar, "bebernya.
Makanya kata Sekda, jika memang penerimaan daerah nantinya berkisar 700 hingga 800 Milyar, akan terjadi rasionalisasi belanja pegawai dan rutin. Tetapi Ia memprediksi penerimaan daerah berkisar diangka tersebut kedepan sejalan semakin berkurangnya kewenangan kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.
" Bisa nanti pegawai honor dihapus, dikurangi jumlahnya, dikurangi gajinya. Atau pengurangan dana Kesra pegawai, tunjangan jabatan, beban kerja pejabat dan pengurangan dana rutin kantor, agar terjadi keseimbangan antara belanja pegawai serta rutin kantor dengan belanja pembangunan dengan perbandingan 50 - 50 . Itu kalau penerimaan daerah tetap berkurang, kalau stabil dan naik seperti semula tentu seperti semula pula tidak ada rasionalisasi,"ujarnya.
Upaya lain mengatasi masalah initentu dengan meningkatkan upaya meraih program pusat dan provinsi agar terlaksana di Kuansing. " Maka Bupati dan Wabup saat ini gencar melobi pusat dan provinsi agar program pembangunan mereka dilaksanakan di Kuansing, sehingga penurunan penerimaan daerah bisa ditutup dari program pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah Kita,"ujarnya. Upaya lainnya yang dilakukan Bupati dan Wabup menggerakkan sektor riill seperti mendorong tumbuh kembang sektor pariwisata, perdagangan dan investasi di Kuansing. " Kalau sektor ini berkembang kan menyerap tenaga kerja, menciptakan peluang usaha,"urainya.
Keuntungan lain ungkap Sekda, ada penarikan sejumlah pegawai seperti Guru dan Pegawai SMA dan SMK serta sejumlah dinas ke provinsi tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tetapi hal ini mengurangi beban dan tanggung jawab Pemkab. Hal lain yang menguntungkan, saat ini tengah digodok ulang struktur organisasi perangkat daerah ( SOPD), nantinya dengan kondisi penerimaan seperti sekarang tentu SOPD yang dirancang benar-benar efektif dan efisien .
" Kondisi ini harus diketahui semua elemen sejak sekarang, dan semua kebijakan tentu harus mendapat persetujuan dewan,""pungkasnya. ( Isa )
