Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH. ( ktc )

Cegah Pengangguran Makin Banyak, DPRD Tidak Setuju Pengurangan Pegawai Honor

Kamis,01 September 2016 - 10:48:00 WIB
Share Tweet Google +
Loading...

TELUKKUANTAN – Pegawai honor dilingkungan Pemkab Kuantan Singingi ( Kuansing ) saat ini tengah dilanda kegalauan, pasalnya mulai tahun 2017 akan datang, Pemkab bakal merumahkan separuh dari 3000 jumlah pegawai honor yang ada saat ini.

DPRD Kuansing akan berjuang mempertahankan keberadaan pegawai honor tersebut guna mencegah timbulnya pengangguran disaat ekonomi sedang sulit dan susahnya mencari lapangan pekerjaaan untuk menghidupi ekonomi rumah tangga.  

"Program kita di DPRD adalah untuk mengurangi pengangguran. Jadi, kalau ada pengurangan honorer tentu ini akan menambah pengangguran di daerah Kita dan menimbulkan persoalan baru. Saya tidak setuju itu, dan kami akan back up mereka di DPRD," kata Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH kepada wartawan, Rab (31/8/2016) kemarin.

" Semua elemen bangsa termasuk pemerintah daerah juga berkewajiban menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, apalagi di Kuansing sektor industri, jasa dan perdagangan, pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja belum tumbuh maksimal,"tambah Andi Putra.

Andi Putra juga menyesalkan pernyataan Pemkab melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing yang menyebutkan bakal merumahkan sebanyak 1500 honorer. "Kami akan mempertanyakan itu kepada Sekda, apakah itu pernyataan dari Bupati atau tidak. Dan siapapun itu, kami tidak setuju honorer itu dirumahkan," katanya.

Kata Andi Putra, rencana Pemkab merumahkan honorer, membuat  situasi di kalangan honorer sekarang menjadi kurang kondusif. “ Konsentrasi mereka bekerja jadi terganggu, karena ada kegaduhan akan dirumahkan. Jangan khawatir , kami akan back up honorer, silahkan bekerja penuh disiplin dan professional " ujarnya.

Honorer yang ada ini, disarankan Ketua DPD II Golkar Kuansing tetap diberdayakan dan ditempatkan sesuai kemampuan. Apalagi selama ini mereka sudah punya pengalaman dan punya kinerja yang baik dalam membantu PNS menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan.

Kendati demikian, honorer yang tidak disiplin, dan kinerja kurang bagus, tentu harus dievaluasi dan jika tak memungkinkan untuk dibina tentu harus diambil tindakan tegas. "Honorer yang tidak menunjukkan kinerja baik itu yang harus dievaluasi, baru ambil keputusan tegas," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi SAg juga menyayangkan pernyataan yang akan segera merumahkan 1500 honorer dengan alasan efesiensi anggaran. "Kalau alasannya efesiensi anggaran, ya gaji mereka kan bisa dikurangi, dan bukan memberhentikan sebagian dari mereka," katanya.

Kalau untuk dirumahkan, diakuinya, DPRD Kuansing tidak setuju. Kalau untuk evaluasi, Ia mempersilahkannya. "Mana yang malas, tidak disiplin, tidak produiktif, silahkan diberhentikan. Tapi kalau untuk diberhentikan sebanyak 1500 orang, lalu direkrut lagi yang baru, kami tak setuju. Apalagi tenaga guru dan tenaga kesehatan dimintanya jangan diotak-atik, karena ini menyangkut pelayanan vital kepada masyarakat."ujarnya.

Lanjut Musliadi, kalau dirasakan penempatan pegawai honor tidak efektif, karena banyak menumpuk di kantor, kedepan ditugaskan ke unit-unit kerja yang memang sangat membutuhkan, seperti mengelola objek wisata, petugas penyuluh lapangan ( PPL ) , mengelola pasar, parkir, terminal, wisma, badan-badan usaha milik Pemkab,seperti balai pertemuan, Diklat,  pemungut pajak dan restribusi daerah, pengawas Naker di perusahaan, pengawasa lapangan kehutanan ( Polhut ) untuk menjaga hutan  dan yang lainnya.

“ Didistribusikanke unit kerja yangbersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan unit-unit yang mengelola PAD,”tutupnya.  ( isa )

TULIS KOMENTAR

Loading...

BERITA TERKAIT

Sosial & Agama

PT Pos Jamin Berkas CPNS Sampai Tepat Waktu

Jumat,04 Oktober 2013
Sosial & Agama

Wisata Kuansing Belum Dilirik Pengelola Travel Wisata

Sabtu,27 Oktober 2018