TELUK KUANTAN - Bupati Kuansing, H Mursini diminta memecat pegawai yang terlibat kasus-kasus amoral, dan juga tidak menggunakan yang bersangkutan untuk memangku jabatan. Bupati lebih baik kehilangan beberapa orang oknum yang bisa merusak citra Pemkab daripada kehilangan simpati publik akibat tidak tegas dalam menerapkan aturan.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, S.Ag menanggapi berbagai fenomena sosial masyarakat terkait perilaku oknum pegawai Pemkab Kuansing yng mendapat sorotan media akhir-akhir ini. " Percayalah kredibilitas Pak Bupati tidak akan turun kalau memecat, bahkan akan turun kalau tidak memberi sanksi tegas, nanti dibilang takut terhadap backing segala macam, seperti Ahok di Jakarta harus tanpa pandang bulu, untuk seluruh kasus-kasus amoral dan asuslisa yang melibatkan pegawai selama ini, baik PNS maupun honor harus diberi sanksi, agar ada efek jera bagi yang lain,"ujarnya.
Ia juga minta Bupati untuk selektif mencari rekam jejak pegawai yang bakal diangkat menjadi pejabat eselon II dan III serta bebas dari kasus-kasus KKN, asulisa dan amoral. " Jangan sampai pegawai yang sempat dihukum akibat kasus korupsi diangkat lagi, atau terlibat kasus-kasus amoral seperti perseslingkuhan baik dengan wanita lajang atau istri orang terangkat, maka teliti betul figur masing-masing calon pejabat itu,"ujarnya.
" Lebih baik Pak Bupati kehilangan figur-figur seperti daripada membawa beban, bukan menghilangkan hak mereka. Kita takut kasus-kasus ini terulang saat mereka menjabat ini tentu memalukan dan akan melunturkan kepercayaan publik, langkah penelitian yang ketat sebagai upaya menghindari jangan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini dimasa datang,"tegas pria yang akrab dipanggil Cak Mus.
Musliadi juga minta agar seluruh pegawai mampu menjaga kehormatan diri dan institusi. Karena mereka selain pelayan masyarakat juga panutan dan contoh bagi masyarakat. ( isa )
