TELUKKUANTAN – DPRD Kuansing bersama instansi terkait telah berupaya maksimal mencari solusi atas masalah stok obat Pasien BPJS yang terjadi di RSUD Teluk Kuantan. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra usai menerima kedatangan Forum Peduli Kesehatan Masyarakat ( FPKM ),Senin ( 4/4//2016 )
Menurut Andi Putra, upaya yan dilakukan selama ini dimulai dari pemanggilan terhadap Dirut RSUD Telukkuantan, Dinas Kesehatan Kuansing serta komite medik. "Kita juga mengundang Pemkab Kuansing yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II dan III Setdakab."
"Setelah itu, kita secara bersama-sama konsultasi ke BPK dan secara lisan sudah memberi izin untuk bekerjasama dengan apotek luar," urai Andi.
Karena belum mendapat payung hukum yang kuat, Pemkab Kuansing bersama Dirut RSUD berkonsultasi dengan LKPP. Konsultasi tersebut juga berdasarkan saran dari BPK.
"Hasilnya, mereka memperbolehkan kerjasama tersebut dan dibayarkan pada APBD perubahan nanti," beber Andi di depan perwakilan demonstran.
"Secara hukum, kerjasama dengan apotek luar sah dan dibenarkan oleh LKPP. Dengan demikian, dalam beberapa hari ke depan, persoalan RSUD Telukkuantan sudah teratasi," uar Andi.
Menurut Andi Putra, untuk proses tender obat RSUD harus menggunakan sistem e-katalog dan itu akan tuntas pada bulan September. Menjelang itu,selama ini RSUD bekerjasama dengan apotik, namun terhenti karena apotik tidak lagi mau menyalurkan obat karena adanya tunggakan.
" Ini yang sedang Kita carikan solusi tentu tidak melanggar dan menabrak aturan yang ada, bagaimana mejelang proses tender e-katalog, stok obat tetap ada,"ujarnya mengakhiri. ( isa )
