TELUK KUANTAN - Komisi A DPRD Kuansing yang membidangi masalah pendidikan minta agar penarikan pengelolaan SMA dan SMK dibawah provinsi tidak berdampak pada mutu SLTA termasuk nasib guru dan pegawai yang lebih utama lagi, guru dan pegawai honor yang diangkat oleh Bupati Kuansing.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi saat bertemu Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Kaharudin, Jumat ( 26/2/2016 ) kemaren untuk membahas hal ini.
" Pasalnya Juknis peralihan pengelolaan ini belum turun sehingga berbagai permasalahan belum dapat diclearkan,"ujar Musliadi.
Misalnya nasib tenaga honorer yang selama ini dibiayai oleh kabupaten. " Ini bagaimana nantinya, apakah mereka masih dilanjutkan mengajar atau tidak, karena guru honerer yang diangkap provinsi juga ada, ini perlu ketegasan agar tidak merugikan guru honorer yang selama ini dibiayai
APBD Kabupaten namun mengajar di SMA atau SMK, begitu juga dengan pegawai adminitrasi dan petugas kebersihan dan security"ujarnya.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Mus tersebut, pihaknya menginginkan, agar sebelum 1 Oktober mendatang, nasib guru dan pegawai honor dalam kriteria ini sudah harus jelas. “ Ini tidak hanya menyangkut nasib dunia pendidikan namun juga keluarga mereka, baik istri dan anak-anak. Kita minta mereka nantinya digaji dari APBD Provinsi Riau, namun bagi yang ingin bertahan di Kuansing dan mungkin pindah ke SMP atau SD, ya hak masing-masing kalau Pemkab member persetujuan,”ujarnya.
“ Peran mereka dalam mengajar juga besar, bahkan Kita lihat selama ini guru-guru honorer sangat maksimal dalam mengajar, nasib mereka tak boleh terkatung-katung lah, kalau mereka nantinya tidak diperhatikan Pemprov, Pemkab harus memberi perhatian mungkin menempatkan di SMP atau SD, jangan sampai terkatung-katung lah, “pungkas ketua DPC PKB Kuansing ini. ( isa )
