Sekda Kuansing, Drs H Muharman, M.Pd. ( tc )

Dana Perimbangan Belum Ditetapkan Pusat, APBD Belum Dapat Diajukan ke DPRD

Kamis,17 Desember 2015 - 06:24:00 WIB
Share Tweet Google +
Loading...

 

TELUK KUANTAN - Sekda Kuansing, Drs H Muharman, M.Pd membantah bahwa Pemkab Kuansing terlambat menyampaikan draft RAPBD 2016 ke DPRD karena Bupati disibukkan oleh urusan politik.

" Tidak itu ( bukan karena Bupati sibuk politik), sebabnya karena hingga saat ini pemerintah pusat belum menentukan jumlah dana perimbangan baik dana alokasi umum, dana bagi hasil migas dan bukan migas, dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang syah,"ujar Sekda Muharman saat dikonformasi , Kamis ( 17/12 ) kemaren menanggapi pemberitaan bahwa Pemkab lambat mengajukan RAPBD 2016 karena Bupati sibuk berpolitik..

Kalau dana perimbangan yang menjadi sebagian besar sumber pendapatan daerah belum turun , bagaimana Pemkab mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan.

" Dana harus jelas dulu baru dapat dialokasikan, misalnya untuk sektor pendidikan sekian, kesehatan sekian dan seterusnya,"ujar Muharman.

Untuk diketahui kata Sekda, sebagian besar sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, diluar itu berasal dari pendapatan asli daerah dan bantuan provinsi yang relatif kecil. " Kalau jumlah dana perimbangan belum ditentukan pusat, bagaimana menyusun kegiatan, kan jumlah dana harus jelas dulu baru dialokasi untuk kegiatan yang telah direncanakan,"ujarnya

Sebelumnya Wabup Kuansing, Drs H Zulkifli, M.Si dalam satu pemberitaan di salah satu media online menyorot kinerja Bupati Kuansing yang akhir-akhir ini kurang maksimal akibat disibukan oleh politik menjelang Pilkada Kuansing 2015. Sehingga pembahasan RAPBD 2016 sampai kini belum juga dilakukan. Padahal kata dia, tahun anggaran 2015 akan segera berakhir. Namun draf kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 belum juga masuk pembahasan.

Kondisi ini genting dan bisa mengacaukan proses pembangunan Kabupaten Kuansing tahun depan. "Jika APBD lambat disahkan maka rakyat akan dirugikan," jelasnya.

Kata Wabup Zulkifli, ada beberapa hal yang menyebabkan situasi ini terjadi diantaranya eksekutif tidak fokus, kurang kompak dan bisa jadi terganggu dengan hura hara politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tempo hari.

Menurut Zulkifli, jadwal penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri 52 tahun 2015 tentang penyusunan APBD sebagai berikut  perrtama, penyusunan RKPD akhir Mei. Kedua, penyampaian KUA kepada kepala daerah awal juni, ketiga, penyampaian KUA kepada DPRD akhir juni. Keempat, kesepakatan KUA minggu 1 Juli.  Kelima, penyusunan rancangan PPAS jangka waktu 1 minggu. Keenam, penyampaian PPAS ke DPRD minggu ke 2 Juli. Ketujug,Kesepakatan PPAS akhir Juli. Kedelapan, penetapan pedoman RKA SKPD awal Agustus. Ke Sembilan, penyampaian Ranperda RAPBD minggu pertama Oktober.  Selanjutnya ke 10 Keputusan bersama RAPBD awal Desember. 11.Penetapan hasil evaluasi RAPBD selama 15 hari kerja pertengahan Desember. Dan terakhir, penetapan Perda APBD akhir Desember.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi menyayangkan pernyataan Wabup Zulkifli. Sebab ujarnya, Bupati dan Wabup satu paket, dan salah satu tugas Wabup membantu tugas-tugas Bupati menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembagunan dari awal hingga berakhir masa jabatan.

“ Pak Wabup dengan latar belakang birokrat senior harusnya memberi masukan kepada Bupati dan Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar proses pembahasan RAPBD setiap tahunnya agar berjalan dengan lancar,”ujarnya.

Menurutnya, sebagai mantan Sekda, Wabup harus mempertanyakan jika terjadi keterlambatan kepada Sekda atau Bupati. “ Sebagai anggota dewan Kita apresiasi kepedulian Pak Wabup, namun jangan disampaikan melalui media massa, namun disampaikan kedalam, karena mereka satu paket,”ujarnya.

Disamping itu Musliadi minta semua pihak menjaga situasi dan kondisi yang telah kondusif, baik dimasyarakat dan lingkungan birokrasi tetap terjaga. “ Salah satu yang harus Kita syukuri, Pilkada berjalan aman, Pak Wabup bersama Pak Bupati harus bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif ini, bahu membahu sampai semua proses Pilkada berakhir,”tutupnya  (isa )

TULIS KOMENTAR

Loading...

BERITA TERKAIT