TELUK KUANTAN - Proyek dengan pola penunjukkan langsung ( PL ) harus diminimalisir bahkan ditiadakan, pasalnya berpotensi menjadi ajang kongkalingkong.
" Karena dengan PL, maka pejabat mudah memberi PL kepada pihak-pihak tertentu,"ujar Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi meminta.
Buktinya, proyek pematangan lahan kantor Camat Pucuk Rantau, setelah terkuat banyak informasi-informasi yang mengejutkan soal dugaan keterlibatan para oknum pejabat. " Proyek-proyek PL lain tentu demikian juga, maka proyek -proyek PL perlu disidik pihak yang mengerjakannya, termasuk indikasi seperti permainan di proyek pematangan lahan,"ujarnya.
Karena jelas ujarnya dari pengakuan pemilik perusahaan, kata Junaidi Affandi, ternyata perusahaan mereka dipinjam oleh oknum-oknum pejabat tertentu. " Makanya perlu disidik lebih jauh seluruh proyek-proyek PL, apalagi tahun ini juga masih ada proyek PL di sejumlah SKPD,"ujarnya.
Sebab bisa saja ujarnya, modus serupa terjadi pada proyek-proyek PL lainnya. " Maka perlu penyelidikan menyeluruh terhadap proyek-proyek PL,"ujarnya.
Kepada rekanan, Junaidi wanti-wanti agar tidak kongkalingkong dengan oknum pejabat dan pihak lain terkait peminjaman perusahaan, karena hal ini dapat menjerat mereka ke proses hukum, seperti dalam kasus pematangan lahan kantor camat Pucuk Rantau.
" Yang rugi kan pemilik perusahaan, orang lain menikmati Kita kenan getah, karena itu kasus ini hendaknya menjadi ajang membongkar permainan di proyek-proyek PL, pemilik perusahaan harus berani membongkar semua yang terlibat, agar kasus serupa tidak terulang lagi, Kita akan dukung,"ujarnya.( isa )
