TELUK KUANTAN - Kalangan pendidik menyesalkan sekaligus prihatin dengan pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi SAg yang menuding guru-guru di Kuansing malas dan sibuk berbisnis termasuk usaha PETI, DO sawit padahal sudah menerima kesejahteraan yang memadai seperti diberitakan salah satu media cetak.
Hal tersebut disampaikan salah seorang kalangan pendidik di Kuansing, Ahdanan Saleh, S.Ag, M.Pd kepada wartawan, Minggu ( 30/11/2014 ) lalu. “ Untuk diingat guru mana yang sejahtera itu, guru di Kuansing tidak semua PNS, ada yang honor Pemda dan honor komite, hati-hati mengeluarkan pernyataan, Saya mendapat banyak keluhan dari guru baik PNS, honor Pemda dan honor komite terkait pernyataan ketua Komisi A DPRD Kuansing,”ujar dosen UNIKS tersebut.
Untuk diketahui juga ujarnya tidak semua guru PNS menerima dana sertifikasi. Apalagi bagi guru berstatus honor Pemda dan honor komite.
“ Ada guru honor komite yang digaji Rp 300 ribu tetapi mereka tetap mengabdi dengan seangat dan penuh disiplin, tolong catat oleh Ketua Komisi A itu, pernyataan Ketua Komisi A itu cukup membuat kalangan pendidian di Kuansing prihatin,”ujarnya.
Begitu juga dengan tudingan kalangan guru sibuk berbisnis termasuk usaha PETI dan DO sawit juga menimbulkan keprihatinan kalangan guru. “ Tunjukkan siapa yang malas dan siapa guru yang sibuk berusaha, itu kan oknum. Kalau tidak stigma negative terhadap guru akan muncul, padahal banyak yang mengajar tanpa kenal lelah,”ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi A, Musliadi kepada wartawan, Senin ( 1/12/2014 ) mengakui menerima komplain dari sejumlah guru terkait pemberitaan itu. Jika ada yang keberatan dirinya mempersilahkan guru mendatangi guru ke DPRD. Namun ketua DPC PKB Kuansing, menyarankan kalangan guru diwakili oleh organisasi mereka seperti PGRI.
“PGRI silahkan sampaikan aspirasi ke DPRD, harus pro aktif bela anggota yang sedang bermasalah, kalau tidak mundur saja jadi pengurus, permasalahan ini harus dipecahkan bersama antara Pemda, DPRD dan PGRI yang merupakan organisasi guru,”ujarnya.
Mengenai pernyataannya sebelumnya didasari melihat alokasi dana APBD pendidikan di Kuansing yang dirasa sudah memadai. Bahkan dalam KUA –PPAS RAPBD 2015, belanja langsung dan tak langsung untuk sektor pendidikan lebih dari 20 persen. Seterusnya jika dilihat dari alokasi dana APBN, APBD Provinsi digabung APBD Kuansing jumlahnya lebih dari Rp 500 Milyar.
“ Kan anggaran luar biasa itu, mengapa guru masih mengeluh terutama yang PNS. Karena itu jika dana sudah sebesar ini, kalau masih ada yang mengeluh apalagi yang mengeluh tidak disiplin dan pemalas lebih baik diberhentikan, itu dasar saya menyampaikan hal ini,”ujarnya.
Dirinya ujar Musliadi, akan melakukan investigasi ke sekolah-sekolah. Pasalnya dirinya mendapat informasi guru penerima sertifikasi bermain dengan kepala sekolah dalam hal absensi agar tunjangan sertifikasi mereka tetap cair. “ Karena untuk diketahui, satu hari saja tidak mengajar tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan, untuk menghindari ini perlu di investigasi langsung ke sekolah,”ujarnya.
Begitu juga ke dinas pendidikan, dirinya akan mempertanyakan tunggakan dana sertifikasi tahun 2010 sampai dengan 2013 yang belum dibayar sebesar Rp 10 Milyar ke guru yang berhak menerimanya. “ Dana itu setahu saya sudah masuk ke rekening daerah tetapi kok belum dibayarkan juga, pantas guru mempertanyakan,”pungkasnya.( isa/utr )
